Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat langkah antisipasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui pemantauan kondisi hubungan industrial di sejumlah perusahaan. (foto PPID)
Kota Gorontalo, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat langkah antisipasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), melalui pemantauan kondisi hubungan industrial di sejumlah perusahaan.
Upaya itu dilakukan untuk mengidentifikasi potensi persoalan sejak awal serta menjaga keberlangsungan usaha dan lapangan pekerjaan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Edwing Hulopi, Senin (31/8/2026).
"Penguatan upaya tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Kerja sama itu diwujudkan dengan pembentukan Tim Deteksi Dini Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan," kata Edwing Hulopi.
Edwing mengatakan, tim memiliki tugas menghimpun data dan informasi, melakukan analisis serta evaluasi, dan menyiapkan langkah penyelesaian terhadap potensi persoalan hubungan kerja.
“Tim ini akan mengumpulkan informasi, menganalisis kondisi yang ada, kemudian mengevaluasi dan mencari solusi terhadap persoalan yang berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja,” ucap Edwing.
Dalam waktu dekat, tim akan melaksanakan sosialisasi dan pembinaan serta membuka ruang komunikasi dengan sejumlah pihak yang terindikasi menghadapi persoalan ketenagakerjaan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong penyelesaian masalah melalui dialog sebelum berkembang menjadi perselisihan.
Pekerja dan serikat pekerja juga diharapkan berperan aktif dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi di lingkungan kerja. Keterbukaan komunikasi antara manajemen dan tenaga kerja menjadi bagian penting dalam membangun hubungan industrial yang harmonis.(mcgorontaloprov/ppid)
