Bupati Tanah Datar, Eka Putra, memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mendukung kelancaran pembangunan sekaligus menjaga keamanan dan kondusivitas daerah. (foto: MC Tanah Datar)
Tanah Datar, InfoPublik - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar, Sumatra Barat (Sumbar), diminta untuk tidak berjalan sendiri dan wajib mengandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjalankan program-program pembangunan. Langkah pendampingan ini ditegaskan guna mengantisipasi serta mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengingatkan pimpinan OPD agar senantiasa mengedepankan koordinasi lintas sektor, khususnya pada pelaksanaan kegiatan fisik maupun nonfisik yang memiliki potensi tingkat kerawanan hukum tinggi.
"Kita berharap setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Karena itu, OPD perlu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan Forkopimda agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan aturan dan ketentuan," tegas Eka Putra di Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, Senin (31/8/2026).
Eka Putra menekankan bahwa sinergi bersama unsur Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, dan TNI sangat krusial dalam mengawal penggunaan anggaran daerah agar tetap transparan serta akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
"Pertemuan ini dalam rangka diskusi untuk kemajuan Kabupaten Tanah Datar ke depannya serta berbagai kegiatan yang akan kita laksanakan. Sinergitas ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat serta menyukseskan program-program prioritas," ujar Bupati Tanah Datar Eka Putra.
Penguatan koordinasi teknis tersebut turut dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar Ryan Palasi, Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Sylvia Yudhiastika, Kapolres Tanah Datar Marwan Fajrin, beserta jajaran kepala OPD terkait.
Sinergi berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas serta iklim kerja yang aman, sehingga setiap agenda pemerintah daerah dapat berjalan optimal demi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Tanah Datar.
