Wali kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, dalam penerimaan Piagam Penghargaan Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) 2026. Foto: Mc.Banjarbaru
Banjarbaru, InfoPublik – Kota Banjarbaru mencatat prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Banjarbaru meraih penghargaan dalam pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) 2026 berkat komitmen menerapkan standar teknis, inovasi, serta prinsip keselamatan dan efisiensi dalam pembangunan daerah.
Wali kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menerima langsung piagam penghargaan pada Malam Penganugerahan IKD 2026 yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bersama Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Gedung B.J. Habibie BRIN, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2026) malam.
Piagam penghargaan tersebut ditandatangani Ketua Umum PII,Ilham Akbar Habibie. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi dan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mendukung pelaksanaan pengukuran IKD 2026.
Lisa mengapresiasi seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat yang turut membangun sinergi sehingga Banjarbaru memperoleh pengakuan di tingkat nasional.
“Penghargaan Indeks Keinsinyuran Daerah ini menjadi wujud nyata komitmen Pemko Banjarbaru dalam menerapkan standar teknis keinsinyuran dan inovasi pada setiap perencanaan serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah,” ujar Lisa.
Menurutnya, penghargaan tersebut bukan menjadi tujuan akhir. Hasil pengukuran IKD akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat pembinaan keinsinyuran di Kota Banjarbaru.
“Hasil pengukuran IKD ini akan kami jadikan pijakan evaluasi untuk memperkuat program pembinaan keinsinyuran yang terarah, terukur, dan berdampak langsung pada kemajuan Kota Banjarbaru,”imbuhnya.
Pada 2026, pengukuran IKD diikuti 327 pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 37 provinsi, 247 kabupaten, dan 43 kota. Tingkat partisipasi pemerintah daerah mencapai 59,89 persen secara nasional.
Kota Banjarbaru menjadi salah satu daerah penerima penghargaan atas performa dan komitmennya dalam mendukung tata kelola pembangunan berbasis standar keinsinyuran.
Pengukuran IKD mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Penilaian dilakukan melalui sejumlah komponen untuk memetakan penerapan praktik keinsinyuran, mendorong pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta inovasi, sekaligus meningkatkan kualitas, keamanan, dan efisiensi pembangunan infrastruktur.
Ketua Umum PII Ilham Habibie mengatakan, hasil pengukuran IKD dapat menjadi instrumen pembinaan pemerintah daerah. Selain itu, hasil tersebut dapat mendorong pertukaran praktik baik dalam inovasi keinsinyuran serta menjadi salah satu basis pertimbangan dalam pemberian dukungan teknis dan anggaran dari pemerintah pusat.
Penghargaan tersebut semakin memperkuat komitmen Pemko Banjarbaru untuk berkolaborasi dengan PII dan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan yang Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera.(Yds/MedCenBJB/Eyv)
