Guna mencegah potensi penyalahgunaan dan sengketa hukum, Pemkab Parigi Moutong bergerak cepat menginventarisasi dan menyertifikatkan seluruh aset tanah daerah serta prasarana umum dari pengembang perumahan, Jumat (28/8/2026).
PARIGI MOUTONG, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong resmi mempercepat langkah pengamanan hukum terhadap seluruh aset tanah milik daerah melalui pendataan, identifikasi fisik, hingga pemenuhan dokumen administrasi di setiap Perangkat Daerah (PD).
Langkah tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penyertifikatan Aset Tanah Daerah dan Penyerahan Prasarana, Sarana, serta Utilitas Umum (PSU) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, di Ruang Rapat Sekda, Jumat (28/8/2026).
Sekda Parigi Moutong Zulfinasran menjelaskan, rakor ini merupakan tindak lanjut konkret atas Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor B/5249/KSP.00/70-75/08/2026 terkait kerja sama pencegahan korupsi sektor pertanahan antara KPK, Kementerian ATR/BPN, dan Pemda se-Sulawesi Tengah.
"Seluruh Kepala Perangkat Daerah diminta segera menginventarisasi dan memetakan kembali aset tanah yang belum mengantongi sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah. Tim teknis internal juga wajib dibentuk untuk menelusuri alas hak dan memverifikasi sejarah tanah," tegas Zulfinasran.
Seluruh proses percepatan ini berpedoman pada peta jalan Pengamanan Aset Daerah yang ditargetkan rampung pada 2028.
Evaluasi kinerja Perangkat Daerah akan dilaporkan secara berkala kepada KPK RI melalui mekanisme Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention atau MCSP.
Selain sertifikasi tanah, rapat koordinasi juga mendesak para pengembang perumahan untuk segera menyerahkan aset PSU kepada pemerintah daerah guna menjamin kepastian pemeliharaan fasilitas umum bagi masyarakat luas. (MC Parigi Moutong / Nur / Ard)
