Banten, InfoPublik- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi menekankan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) harus menjadi ruang bagi aparatur untuk mengasah kemampuan menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan kerja.
Hal itu disampaikan Deden saat membuka PKP Angkatan XXIII, XXIV, XXV, dan XXVI di Aula BPSDMD Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, Kamis (27/8/2026). Pelatihan tersebut diikuti 157 peserta dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan tujuh pemerintah kabupaten/kota.
Menurut Deden, proses pembelajaran bersama pelatih, mentor, dan tim penguji diharapkan mendorong peserta mampu menganalisis persoalan, merumuskan solusi, dan mengambil keputusan secara tepat.
“Jangan hanya sekadar cuma dapat sertifikat, karena ilmu yang penting,” kata dia.
Ia menilai keseriusan mengikuti pelatihan menjadi bekal penting dalam menjalankan tugas dan pengembangan karier aparatur.
“Keberadaan mereka yang telah mengikuti diklat itu pasti akan memiliki kelebihan kalau ikutnya serius. Tapi kalau hanya sekadar mengejar sertifikat, ya jangan salahkan kalau kalah dengan teman-temannya yang lain,” ujar dia.
Deden juga menekankan pentingnya kolaborasi karena aparatur tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Pemerintah daerah itu atau aparatur itu tidak bisa bekerja sendiri, dia harus berkolaborasi dengan yang lainnya,” kata dia.
Ia meminta peserta menerapkan hasil pembelajaran melalui aksi perubahan di unit kerja masing-masing. Pemimpin pengawas, katanya, harus mampu menjadi pemimpin perubahan, menghadirkan solusi, menjadi teladan, dan menggerakkan sumber daya organisasi.
“Pastikan perubahan yang peserta lakukan membuat pelayanan lebih mudah, proses lebih cepat, anggaran lebih efisien, dan masyarakat lebih terbantu,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi Banten EA Deni Hermawan mengatakan PKP bertujuan mengembangkan kompetensi manajerial sekaligus membentuk pemimpin yang mampu menerapkan hasil pembelajaran secara nyata di unit kerja.
“Pelatihan ini kami arahkan tidak hanya untuk memenuhi standar kompetensi manajerial, tetapi juga membentuk peserta menjadi pemimpin yang mampu menerapkan hasil pembelajaran secara nyata di unit kerjanya. Karena itu, kami mendorong peserta mengikuti seluruh tahapan dengan serius dan menghasilkan aksi perubahan yang memberikan manfaat,” kata Deni.
PKP menggunakan metode blended learning dengan memadukan pembelajaran klasikal dan nonklasikal. Pelatihan berlangsung selama 905 jam pelajaran (JP) atau setara 104 hari, mulai 21 Juli hingga 26 November 2026.
“Melalui proses tersebut, kami ingin memastikan peserta tidak hanya memahami materi secara akademik, tetapi mampu menunjukkan perubahan kepemimpinan dan menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi,” ujar dia.
(Mills/MC Banten)