Mau Gelar Karnaval di Lumajang? Ini Batas Sound Horeg dan Aturan yang Wajib Dipatuhi

Lumajang, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang bersama TNI-Polri membatasi tingkat kebisingan sistem suara dalam karnaval dan kegiatan masyarakat. Sistem suara pada kendaraan bergerak dibatasi maksimal 85 desibel A (dBA), sedangkan penggunaan secara statis atau di satu lokasi maksimal 120 dBA.

Ketentuan itu tercantum dalam Surat Bersama Nomor A.300.1/008/427.1/2026, B/1414/VII/2026, dan B/682/VII/2026 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Masyarakat dalam Memeriahkan Peringatan HUT RI atau Hari-Hari Besar di Kabupaten Lumajang.

Surat bersama tersebut ditandatangani Bupati Lumajang Indah Amperawati, Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi, dan Dandim 0821 Letkol Arm Anton Subhandi pada 17 Agustus 2026.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengatakan pengaturan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan semangat masyarakat dalam merayakan kemerdekaan. Ketentuan dibuat agar kegiatan tetap berlangsung meriah dengan tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan warga.

“Karnaval budaya dan parade kesenian perlu diatur agar pelaksanaannya tetap berjalan dengan tertib dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujar Indah di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Minggu (23/8/2026).

Selain batas kebisingan, penyelenggara wajib memperhatikan kondisi di sepanjang rute karnaval. Sistem suara harus dimatikan ketika rombongan melintasi tempat ibadah saat ibadah berlangsung, lokasi pengajian, prosesi pemakaman, rumah sakit atau ambulans, serta sekolah pada jam pembelajaran.

Ketentuan serupa berlaku ketika rombongan melewati kegiatan sosial masyarakat yang membutuhkan suasana tenang.

“Pengaturan waktu, tempat dan rute ini penting agar kegiatan masyarakat tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya,” jelas Indah.

Surat bersama tersebut juga mengatur aspek keselamatan. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut perangkat sistem suara wajib memenuhi ketentuan uji kelayakan kendaraan atau KIR.

Kegiatan harus dilaksanakan sesuai waktu, lokasi, dan rute yang telah mendapatkan izin. Untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, penyelenggara wajib mengantongi izin keramaian dari kepolisian.

Penyelenggara juga diwajibkan membuat surat pernyataan tanggung jawab apabila terjadi korban maupun kerusakan selama kegiatan berlangsung.

Dari sisi penampilan, peserta karnaval diwajibkan menjaga kesopanan. Atraksi dan pakaian peserta tidak boleh mengandung unsur pornoaksi maupun pornografi serta dilarang menggunakan pakaian terbuka atau vulgar.

Pemerintah Kabupaten Lumajang turut meminta penyelenggara acara atau event organizer (EO) serta penyedia jasa persewaan sistem suara memastikan kegiatan yang mereka layani mematuhi ketentuan tersebut.

“Penyelenggara bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan,” kata Indah.

Aparat berwenang dapat menghentikan kegiatan apabila ditemukan penyalahgunaan narkoba, tawuran, persoalan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maupun gangguan keamanan lainnya.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Pelanggaran juga dapat menjadi dasar pengusulan pencabutan izin usaha.

Melalui aturan tersebut, Pemkab Lumajang menegaskan karnaval budaya dan parade kesenian tetap dapat digelar sepanjang penyelenggara memenuhi ketentuan mengenai kebisingan, keselamatan, perizinan, kesopanan, serta ketertiban umum.

(MC Diskominfo Kab. Lumajang/Ard/An-m)