Ekonomi Hijau Jadi Sumber Pembiayaan Baru Riau di Tengah Fiskal Terbatas
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah mempersiapkan langkah menuju pasar karbon internasional melalui program jurisdictional REDD+. Tahapan teknis utama telah disiapkan dan saat ini pemerintah daerah menunggu Letter of Endorsement atau persetujuan Menteri Keuangan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pembangunan berbasis ekonomi hijau sekaligus upaya mencari alternatif pembiayaan di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.
Strategi itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Minggu (9/8/2026).
SF Hariyanto mengatakan perdagangan karbon tidak dimaknai sebagai menjual kawasan hutan. Nilai ekonomi diperoleh dari keberhasilan menjaga hutan dan menurunkan emisi yang dilakukan secara terukur.
Melalui skema tersebut, Pemprov Riau ingin perlindungan lingkungan tidak hanya menghasilkan manfaat ekologis, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat yang ikut menjaga kelestarian hutan.
“Kita ingin hutan tetap terjaga, emisi terus menurun, masyarakat yang menjaga hutan memperoleh manfaat, dan daerah mendapatkan peluang pembiayaan baru. Jadi, kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus berjalan bersama,” jelas SF Hariyanto.
Menurutnya, potensi ekonomi hijau dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat pembiayaan pembangunan daerah tanpa menambah beban masyarakat melalui pungutan baru.
Pemprov Riau telah mempersiapkan tahapan teknis utama program jurisdictional REDD+. Pemerintah daerah selanjutnya menunggu Letter of Endorsement dari Menteri Keuangan sebelum program tersebut dapat melanjutkan proses menuju pasar karbon internasional dengan standar integritas yang tinggi.
“Ini merupakan salah satu cara kita menjawab keterbatasan fiskal dengan mencari peluang baru. Kita tidak hanya menunggu, tetapi berusaha membangun sumber pembiayaan yang berasal dari kekuatan dan potensi daerah sendiri,” ujarnya.
SF Hariyanto menegaskan pengembangan ekonomi hijau harus tetap berorientasi pada manfaat yang diterima masyarakat. Karena itu, tata kelola program, pengukuran emisi, verifikasi, hingga mekanisme pembagian manfaat harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat yang selama ini berperan menjaga kawasan hutan, menurutnya, harus memperoleh manfaat yang layak dari keberhasilan perlindungan lingkungan.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat menempatkan pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dua tujuan yang berjalan beriringan.
“Kita ingin menjaga lingkungan sekaligus menciptakan manfaat ekonomi. Semakin baik hutan dijaga dan emisi diturunkan, semakin besar pula peluang yang dapat kita ciptakan bagi masyarakat dan pembangunan Riau,” pungkasnya.
Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, mengatakan pengembangan ekonomi berbasis lingkungan merupakan peluang yang perlu dipersiapkan secara serius.
Kekayaan alam Riau, menurutnya, harus dikelola berdasarkan prinsip keberlanjutan agar tetap terlindungi sekaligus memberikan nilai tambah kepada masyarakat.
“Riau memiliki kekayaan alam yang besar dan harus kita jaga bersama. Kalau pengelolaannya dilakukan dengan tata kelola yang baik, potensi lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab untuk dilindungi, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya.
Pengembangan ekonomi hijau tersebut diharapkan menjadi bagian dari arah pembangunan Riau dengan mengintegrasikan kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui perdagangan karbon, upaya menjaga hutan dan menurunkan emisi diharapkan tidak hanya memperkuat agenda lingkungan, tetapi juga membuka peluang pembiayaan baru bagi pembangunan daerah.
