Padang, InfoPublik – Kota Padang memasuki usia ke-357 dengan agenda pembangunan yang semakin terarah. Pemerintah Kota Padang menempatkan pemulihan pascabencana, transformasi ekonomi, dan penguatan identitas daerah sebagai pijakan pembangunan untuk menjadikan kota lebih tangguh sekaligus kompetitif.

Arah tersebut disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran dalam Rapat Paripurna Istimewa Peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 di Gedung DPRD Kota Padang, Jumat (7/8/2026).

Fadly mengatakan peringatan hari jadi tidak semestinya hanya menjadi penanda usia kota, tetapi momentum untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan sekaligus menentukan arah masa depan.

"HJK adalah momentum untuk melihat masa lalu dengan hormat, membaca keadaan hari ini dengan jujur, dan menyiapkan masa depan dengan berani," ujar Fadly.

Menurutnya, pembangunan jangka panjang Padang tetap berpijak pada nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Nilai tersebut menjadi landasan dalam mendorong transformasi ekonomi sekaligus menjaga karakter sosial dan budaya masyarakat.

Dalam RPJMD Kota Padang 2025–2029, transformasi ekonomi diarahkan dengan memperkuat tiga pilar utama sebagai kota jasa, yakni pendidikan, pariwisata, serta perdagangan dan konektivitas.

Sebagai kota pendidikan, Padang memiliki puluhan perguruan tinggi, termasuk 46 perguruan tinggi swasta, dengan jumlah mahasiswa lebih dari 180 ribu orang.

Fadly melihat keberadaan ekosistem pendidikan tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menggerakkan sektor lain seperti hunian, kuliner, kesehatan, transportasi, dan ekonomi kreatif.

Pilar kedua adalah pariwisata. Kunjungan wisatawan ke Padang pada 2025 mencapai 5,3 juta orang, meningkat dari 4,3 juta pada tahun sebelumnya. Sementara retribusi objek wisata mencapai Rp922 juta atau 153 persen dari target.

Ke depan, Pemko Padang tidak hanya mengejar peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga berupaya memperpanjang lama tinggal (length of stay) dan meningkatkan kualitas destinasi.

Sementara sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang 17,52 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Sektor transportasi dan pergudangan juga berkontribusi 15,68 persen, memperkuat posisi Padang sebagai pusat distribusi barang dan jasa di kawasan pantai barat Sumatra.

"Kita ingin maju tanpa kehilangan identitas, tumbuh tanpa meninggalkan masyarakat yang lemah, dan membangun tanpa merusak lingkungan," tegas Fadly.

Ia mengatakan penguatan tata kelola pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, investasi, perdagangan, pariwisata, dan infrastruktur menjadi bagian penting dalam meletakkan fondasi transformasi ekonomi tersebut.

Namun, Fadly menegaskan pembangunan Padang saat ini harus diawali dengan pemulihan pascabencana. Banjir yang melanda Kota Padang pada 3 Agustus 2026 menjadi pengingat bahwa pembangunan kota harus sekaligus memperhitungkan risiko bencana.

"Titik awal transformasi ekonomi kita adalah pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Rehabilitasi dan rekonstruksi harus menggunakan prinsip Build Back Better. Jalan, jembatan, drainase, sungai, permukiman, hingga destinasi wisata tidak cukup dikembalikan seperti semula, semuanya harus ditata kembali agar lebih aman, inklusif, dan tangguh terhadap bencana," katanya.

Pemko Padang, lanjutnya, memprioritaskan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta percepatan rehabilitasi fasilitas publik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPBD, TNI, Polri, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat yang bergerak membantu warga saat bencana.

Pendekatan Build Back Better menjadi penting agar proses pemulihan tidak sekadar mengembalikan kondisi kota seperti sebelum bencana, tetapi sekaligus memperbaiki kualitas infrastruktur dan tata ruang agar risiko serupa dapat ditekan.

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menilai capaian pembangunan harus berjalan beriringan dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat menghadapi tantangan perkotaan.

"Tantangan itu harus menjadi agenda bersama agar dapat terselesaikan dengan baik. Untuk mencapai itu perlu kolaborasi, mari kita berkolaborasi untuk pembangunan Kota Padang," ujarnya.

Asisten II Setdaprov Sumatra Barat Adib Alfikri mengatakan kemajuan Padang merupakan kepentingan seluruh masyarakat Sumatra Barat. Karena itu, pembangunan kota membutuhkan keterlibatan lintas sektor.

"Pembangunan Kota Padang tidak boleh dipandang sebagai tanggung jawab Pemko Padang semata, tetapi adalah kerja bersama yang memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, Pemko, DPRD, dunia usaha, dan perguruan tinggi," kata Adib.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Denny Abdi mengapresiasi sejumlah langkah yang dilakukan Pemko Padang, termasuk penataan kawasan Batang Arau dan penguatan kerja sama internasional.

Menurut Denny, penataan kawasan tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat promosi pariwisata Padang ke tingkat yang lebih luas.

"Hubungan baik ini akan bisa merakit sebuah kerja sama yang membawa kesejahteraan bagi Kota Padang. Apabila Batang Arau bersih, promosi pariwisata bisa kita dorong maksimal. Kunci yang perlu kita hadirkan adalah bersih, rapi, dan hospitality," ujarnya.

Rapat Paripurna Istimewa HJK ke-357 menjadi momentum untuk menegaskan arah baru pembangunan Padang: memperkuat ekonomi berbasis jasa dan potensi lokal, sekaligus memastikan kota memiliki ketahanan menghadapi bencana.

Dengan fondasi tersebut, pembangunan Padang diarahkan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat dan tetap berpijak pada identitas budaya serta nilai keagamaan yang menjadi karakter kota.

(Charlie / Eqi)