Penyaluran Dana Desa di Aceh Sudah Mencapai Rp1,45 Triliun
Kepala DPMG Aceh, Iskandar. (Dok. DPMG Aceh)
Banda Aceh, InfoPublik – Realisasi penyaluran dana desa reguler di Aceh hingga 6 Agustus 2026 mencapai Rp1,458 triliun atau 81,88 persen dari total alokasi tahun anggaran 2026 sebesar Rp1,7 triliun.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Iskandar, mengatakan penyaluran tersebut terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp753,6 miliar atau 42,31 persen dari total alokasi telah disalurkan kepada 6.497 desa di Aceh.
"Penyaluran dana desa tahun anggaran 2026 di Aceh hingga 6 Agustus sudah Rp1,458 triliun atau 81,88 persen," kata Iskandar, Jumat (7/8/2026).
Sementara itu, penyaluran tahap kedua telah mencapai Rp704,8 miliar atau 39,57 persen dari alokasi. Namun, penyaluran tahap kedua baru diterima 4.458 desa atau 68,62 persen dari total 6.497 desa di Aceh.
"Untuk penyaluran tahap pertama semua desa sudah menerima (100 persen), sedangkan tahap dua baru kepada 4.458 desa," ujarnya.
Iskandar menyebutkan, terdapat sembilan kabupaten/kota yang seluruh desanya telah menerima dana desa hingga 100 persen untuk tahap I dan II. Kesembilan daerah tersebut yakni Simeulue, Sabang, Aceh Barat Daya, Pidie Jaya, Bener Meriah, Aceh Singkil, Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Aceh Tengah.
"Kita memberikan apresiasi kepada kabupaten/kota yang telah mencapai 100 persen, kita berharap segera diikuti oleh daerah lainnya," katanya.
Ia menjelaskan, dana desa reguler tersebut difokuskan untuk membiayai sejumlah program prioritas di gampong. Di antaranya bantuan langsung tunai (BLT), ketahanan pangan, kesehatan, perubahan iklim, teknologi dan informasi, dukungan implementasi KDMP, serta kegiatan prioritas lainnya.
Iskandar juga mengingatkan aparatur gampong yang belum menerima dana desa tahap kedua agar mempercepat proses pencairan. Langkah tersebut diperlukan agar anggaran segera dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program prioritas di masing-masing gampong.
"Kita harapkan, dana yang telah diterima benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan dikelola secara transparan, serta peruntukannya sesuai program yang telah ditentukan," demikian Iskandar.
