Pemkab Lumajang Lanjutkan WFH setiap Jumat, Penghematan Tembus Rp464 Juta
Kominfo Lumajang/Ferdian. (Istimewa)
Lumajang, InfoPublik – Penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat mampu menghemat belanja operasional Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang rata-rata sekitar Rp464 juta per bulan. Dengan efisiensi tersebut dan tanpa ditemukan penurunan kinerja aparatur, kebijakan WFH akan dilanjutkan hingga September 2026.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengatakan kelanjutan WFH setiap Jumat juga merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kebijakan tersebut diterapkan secara selektif pada perangkat daerah yang menjalankan fungsi administrasi perkantoran.
"Kita akan melanjutkan kebijakan WFH setiap Jumat. Selain karena arahan Kemendagri, kebijakan ini juga memberikan efisiensi anggaran yang cukup signifikan," ujar Indah di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Kamis (6/8/2026).
Menurut Indah, penerapan WFH selama ini mampu menekan sejumlah komponen belanja operasional pemerintah daerah. Penghematan berasal dari berkurangnya penggunaan listrik dan air, konsumsi bahan bakar kendaraan dinas, perjalanan dinas, serta belanja lembur aparatur.
Nilai penghematan dari sejumlah komponen tersebut rata-rata mencapai sekitar Rp464 juta setiap bulan.
Selain menghasilkan efisiensi anggaran, pelaksanaan WFH disebut tidak berdampak pada produktivitas ASN. Indah mengatakan sejauh ini tidak ditemukan penurunan kinerja maupun kendala yang menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan.
"Penurunan performa pegawai ASN tidak ada. Selama ini tidak ada kendala, mereka bekerja dengan baik, namun tentu tetap perlu terus ditingkatkan," katanya.
Kendati WFH dilanjutkan, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi seluruh perangkat daerah. Unit yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap bekerja seperti biasa untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu.
"Untuk yang sifatnya pelayanan seperti Disdukcapil, sekolah, dan puskesmas tidak ada WFH. Yang dapat menerapkan WFH adalah perangkat daerah yang menjalankan fungsi administrasi perkantoran," tegas Indah.
Dengan ketentuan tersebut, masyarakat tetap dapat mengakses layanan pada unit pelayanan publik meskipun WFH diberlakukan setiap Jumat bagi ASN yang menjalankan fungsi administrasi.
Pemkab Lumajang berharap penerapan WFH secara selektif dapat membangun pola kerja pemerintahan yang lebih efisien tanpa mengurangi produktivitas aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Penghematan belanja operasional yang dihasilkan juga diharapkan memperkuat ruang fiskal daerah sehingga anggaran dapat dialokasikan untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
(MC Diskominfo Kab. Lumajang)
