Tiga Rekomendasi BBM Bersubsidi Dicabut, Pemkab Lumajang Perketat Pengawasan
Kominfo Lumajang/Anam. (Istimewa)
Lumajang, InfoPublik – Tiga surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Lumajang dicabut setelah penerimanya diketahui tidak lagi menjalankan usaha. Temuan itu menjadi bagian dari pengawasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang untuk mencegah subsidi energi dinikmati pihak yang tidak lagi memenuhi ketentuan.
Pengawasan tersebut dibarengi dengan pembatasan masa berlaku Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu (JBT) berupa solar dan pertalite selama tiga bulan. Jangka waktu itu menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi keberlangsungan usaha penerima sebelum rekomendasi diperpanjang.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kabupaten Lumajang, Muhammad Ridha, mengatakan pembatasan tersebut bukan untuk menghambat akses pelaku usaha terhadap BBM bersubsidi. Kebijakan itu diterapkan untuk memastikan subsidi diterima pelaku usaha yang masih aktif.
"Masa berlaku rekomendasi memang dibatasi selama tiga bulan. Ketentuan ini bertujuan agar pemerintah dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap keberlangsungan usaha dan memastikan BBM bersubsidi benar-benar dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang masih aktif beroperasi," ujar Ridha di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (6/8/2026).
Setelah masa berlaku rekomendasi berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan perpanjangan dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan.
Sementara itu, pemohon baru wajib menyertakan sejumlah dokumen administrasi, antara lain surat permohonan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Nomor Induk Berusaha (NIB), identitas pemohon, serta data alat atau mesin yang digunakan.
Diskopindag juga menyesuaikan mekanisme penerbitan rekomendasi dengan pembaruan aplikasi X-Star milik Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Integrasi tersebut membuat proses verifikasi lebih terukur karena hanya alat atau mesin yang telah terdaftar yang dapat diproses.
Pengawasan terhadap penggunaan rekomendasi dilakukan Diskopindag bersama Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dan Polres Lumajang. Verifikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan BBM bersubsidi digunakan sesuai peruntukannya.
Dari pengawasan tersebut, tiga surat rekomendasi telah dicabut setelah ditemukan bahwa penerimanya tidak lagi menjalankan usaha.
"Kami mengimbau seluruh pelaku usaha agar menyampaikan data yang benar, menggunakan rekomendasi sesuai peruntukannya, serta segera melaporkan apabila terjadi perubahan kondisi usaha. Bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, tentu akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku bersama instansi yang berwenang," tegas Ridha.
Pemkab Lumajang berharap evaluasi berkala, pembaruan sistem pelayanan, dan pengawasan dapat memperkuat ketepatan penyaluran BBM bersubsidi. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk menjaga akses subsidi bagi pelaku usaha mikro yang masih aktif dan memenuhi ketentuan.
(MC Diskominfo Kab. Lumajang/Ard/An-m)
