Kinerja positif tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi yang terus bergerak serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur II.
Capaian itu disampaikan dalam kegiatan Media Gathering dan Media Briefing 2026 yang digelar di Aula Majapahit Kanwil DJP Jawa Timur II, Sidoarjo, Selasa (4/8/2026).
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Arridel Mindra, mengapresiasi dukungan insan media yang selama ini menjadi mitra strategis Direktorat Jenderal Pajak dalam menyampaikan informasi perpajakan secara objektif, edukatif, dan berimbang.
Menurutnya, media memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi perpajakan, membangun kepercayaan publik, sekaligus meluruskan berbagai informasi yang keliru terkait kebijakan perpajakan.
"Sinergi dengan media menjadi bagian penting dalam membangun kepatuhan sukarela wajib pajak sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat kepada Direktorat Jenderal Pajak," ujarnya.
Secara nasional, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp1.209,6 triliun atau 51,31 persen dari target tahun ini. Sementara itu, penerimaan pajak di Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar Rp63,64 triliun atau 44,03 persen dari target.
PPN Jadi Penyumbang Terbesar
Berdasarkan jenis pajak, penerimaan Kanwil DJP Jawa Timur II masih didominasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri dengan kontribusi 31,55 persen. Selanjutnya, PPN Impor menyumbang 26,39 persen, PPh Pasal 25/29 Badan 17,17 persen, PPh Pasal 21 10,03 persen, dan PPh Pasal 22 Impor 5,57 persen.
Dari sisi sektor usaha, industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 56,10 persen, diikuti perdagangan besar dan eceran 21,64 persen, administrasi pemerintahan 7,48 persen, konstruksi 2,10 persen, serta sektor usaha lainnya 12,67 persen.
Kepatuhan Wajib Pajak Meningkat
Selain mencatat pertumbuhan penerimaan negara, Kanwil DJP Jawa Timur II juga melaporkan peningkatan kepatuhan formal wajib pajak.
Hingga 31 Juli 2026, sebanyak 740.070 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2025 telah diterima. Jumlah tersebut terdiri atas 671.253 SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan 68.817 SPT Wajib Pajak Badan.
Capaian tersebut didorong melalui berbagai program edukasi, penyuluhan, asistensi, optimalisasi layanan konsultasi, pemanfaatan kanal digital, serta penyampaian imbauan berbasis analisis risiko kepatuhan.
UMKM Tetap Nikmati Tarif PPh Final 0,5 Persen
Dalam kesempatan itu, Kanwil DJP Jawa Timur II juga menjelaskan sejumlah kebijakan perpajakan terbaru. Salah satunya implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang menyempurnakan kebijakan perpajakan bagi pelaku UMKM.
DJP menegaskan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen tetap berlaku. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tetap tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh).
Selain itu, implementasi PMK Nomor 37 Tahun 2025 mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan ditegaskan bukan merupakan kebijakan pajak baru, melainkan penyederhanaan administrasi perpajakan.
Waspadai Modus Penipuan Berkedok DJP
Kanwil DJP Jawa Timur II juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak, seperti phishing, scamming, spoofing, maupun pesan palsu terkait pembaruan data perpajakan atau implementasi Coretax.
Masyarakat diimbau hanya mengakses informasi melalui saluran resmi DJP serta tidak memberikan data pribadi maupun data keuangan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.(MC Provinsi Jawa Timur/hjr/eyv)
