Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat mengunjungi kediaman jemaah haji terdampak banjir bandang di Gampong Manyak Cut, Meureudu, Pidie Jaya, Senin (29/6/2026). (Dok. Kemenhaj Aceh)
Banda Aceh, InfoPublik – Pemerintah menyalurkan bantuan kepada 32 jemaah haji asal Aceh yang terlilit utang akibat terdampak bencana banjir sebagai upaya meringankan beban ekonomi mereka setelah kembali dari Tanah Suci.
Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Indonesia dengan Zayed Foundation dari Uni Emirat Arab. Penyaluran bantuan dilakukan kepada jemaah yang sebelumnya mengalami kesulitan ekonomi akibat bencana, sehingga terpaksa meminjam dana untuk melunasi biaya perjalanan haji maupun memenuhi kebutuhan selama menjalankan ibadah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI yang memberikan perhatian khusus kepada jemaah haji Aceh yang tetap berangkat menunaikan ibadah meski sedang menghadapi musibah.
"Saat Aceh dilanda musibah, pemerintah memberikan relaksasi pelunasan biaya haji. Namun justru Aceh menjadi salah satu provinsi yang paling cepat menyelesaikan pelunasannya. Semangat itu menjadi perhatian Bapak Presiden Prabowo," ujar Dahnil saat menyerahkan bantuan secara simbolis kepada empat jemaah asal Kabupaten Pidie Jaya, Senin (29/6/2026).
Menurut Dahnil, Presiden kemudian mengarahkan agar bantuan kemanusiaan yang tersedia diprioritaskan bagi jemaah yang benar-benar membutuhkan sehingga dapat membantu meringankan beban ekonomi mereka setelah kembali ke Tanah Air.
"Kami ingin para jemaah pulang dengan hati yang tenang. Jangan sampai kemabruran ibadahnya masih dibayangi beban utang akibat musibah yang mereka alami. Mudah-mudahan bantuan ini bisa sedikit meringankan dan menjadi bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat," katanya.
Ia menjelaskan, seluruh penerima bantuan telah melalui proses pendataan dan verifikasi. Di Aceh, sebanyak 32 jemaah haji dari daerah terdampak banjir, yakni Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Utara, ditetapkan sebagai penerima manfaat.
Program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pelayanan kepada jemaah tidak berhenti setelah seluruh rangkaian ibadah haji selesai. Melalui bantuan ini, pemerintah berharap para jemaah dapat kembali menjalani kehidupan bersama keluarga dengan lebih tenang tanpa dibebani persoalan utang akibat musibah yang mereka alami.
