Pemkab Bojonegoro Perangi Cukai Ilegal, Operasi Lapangan Digelar Masif
Istimewa
Bojonegoro, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama tim gabungan mengintensifkan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal melalui operasi lapangan yang digelar di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa (23/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban perdagangan sekaligus menekan potensi kerugian negara akibat peredaran barang ilegal.
Operasi dilakukan melalui sinergi antara Pemkab Bojonegoro, Kantor Bea dan Cukai, serta sejumlah instansi terkait yang tergabung dalam tim gabungan penegakan hukum.
Kegiatan diawali dengan apel bersama di halaman Kantor Kecamatan Baureno yang diikuti 30 personel. Tim gabungan terdiri atas unsur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bea dan Cukai, TNI, Polri, Polisi Militer, Kejaksaan Negeri, serta Bagian Perekonomian Pemkab Bojonegoro.
Selanjutnya, personel dibagi menjadi tiga tim untuk melakukan pemeriksaan langsung ke sejumlah toko dan tempat usaha guna memastikan tidak terdapat barang kena cukai ilegal yang diperjualbelikan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Bojonegoro, Masirin, melalui Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Yoppy Rahmat Wijaya, mengatakan operasi tersebut bertujuan menciptakan tata kelola perdagangan yang tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Ini juga sarana edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif peredaran barang kena cukai ilegal,” kata Yoppy.
Menurutnya, peredaran barang kena cukai ilegal tidak hanya berpotensi mengurangi penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang menjalankan aktivitas secara legal.
Karena itu, diperlukan kerja sama berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan di bidang cukai.
Dengan dukungan lintas sektor, pemerintah berharap peredaran barang kena cukai ilegal dapat ditekan sehingga tercipta iklim usaha yang lebih sehat dan kondusif di Kabupaten Bojonegoro.
Pemkab Bojonegoro juga menegaskan bahwa langkah preventif dan penindakan akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah melalui optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai.
[dh/nn]
