BPOM dan Polda Aceh Perkuat Sinergi Kawal Keamanan Pangan MBG
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh), Riyanto.
Banda Aceh, InfoPublik – Sinergi antara BPOM dan kepolisian menjadi kunci dalam memastikan keamanan pangan dan perlindungan masyarakat, terutama dalam pelaksanaan program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh, Riyanto, dalam Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Aceh Tahun Anggaran 2026 di Hotel Amel Convention Hall, Banda Aceh.
Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Pengawasan yang Presisi dan Berbasis Risiko dalam Mengawal Akuntabilitas Operasional dan Peningkatan Layanan Publik dalam Wilayah Hukum Polda Aceh” itu dihadiri Irwasda Polda Aceh beserta jajaran Wakapolres, Kasubbagrenmin, Kasiwas, dan operator dari seluruh wilayah hukum Polda Aceh, Jumat (8/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Riyanto memaparkan materi bertajuk “Kewenangan BPOM dalam Pengawasan Penyelenggaraan SPPG dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)”. Materi itu mendapat perhatian besar dari peserta karena berkaitan langsung dengan isu keamanan pangan dan perlindungan masyarakat dalam program prioritas nasional.
Dalam paparannya, Riyanto menjelaskan kewenangan BPOM dalam pengawasan obat dan makanan, mulai dari pengawasan pre-market hingga post-market. Ia menegaskan bahwa pengawasan pangan memerlukan kolaborasi lintas sektor agar perlindungan masyarakat dapat berjalan optimal.
“Pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan sendiri. Sinergi antara BPOM dan kepolisian menjadi kunci dalam memastikan keamanan pangan dan perlindungan masyarakat, terutama dalam pelaksanaan program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis,” ujar Riyanto, Kamis (8/5/2026).
Selain membahas regulasi pengawasan pangan, materi terkait Program Makan Bergizi Gratis menjadi fokus utama dalam sesi tersebut. Kepala BBPOM Aceh memaparkan peran BPOM dalam pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), standar higienitas dapur, hingga mekanisme penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan.
Pembahasan terkait KLB keracunan pangan mendapat perhatian khusus dari peserta. Mekanisme respons cepat, alur koordinasi lintas instansi, hingga dukungan kepolisian dalam penanganan kasus keracunan pangan dipaparkan secara rinci dan interaktif.
Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi, ketika berbagai pertanyaan disampaikan terkait keterkaitan Program MBG dengan tugas dan fungsi kepolisian di lapangan.
Riyanto juga menekankan pentingnya pengawasan berbasis risiko dalam mendukung keberhasilan program pemerintah.
“Program Makan Bergizi Gratis harus berjalan dengan prinsip keamanan pangan yang ketat. Dengan pengawasan yang presisi dan kolaboratif, kita dapat mencegah risiko yang berpotensi membahayakan masyarakat,” tambahnya.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara BPOM dan Polda Aceh dalam pengawasan obat dan makanan, khususnya untuk mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Kolaborasi lintas sektor itu diharapkan mampu memperkuat perlindungan masyarakat serta mewujudkan sistem pengawasan pangan yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan di Aceh.
