Merauke, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), akan melimpahkan sebagian kewenangan penanganan sampah ke tingkat kelurahan dengan mewajibkan setiap kelurahan memiliki Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), guna memfasilitasi warga yang tidak berlangganan jasa angkut sampah.
Kepala Distrik Merauke, Wilibrodus S. Duran, mengatakan kebijakan tersebut merupakan upaya DLH untuk memastikan setiap kelurahan memiliki titik pembuangan resmi.
Hal itu bertujuan agar warga yang tidak berlangganan sampah dapat membuang sampah di satu titik sehingga memudahkan proses pengangkutan oleh petugas.
"Pada rapat sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup mengupayakan agar setiap kelurahan ada TPS. Sebagai contoh di tahun lalu di Kelurahan Samkai dan Kelurahan Kelapa Lima sudah ada pelepasan tanah untuk TPS," terang Wilibrodus kepada wartawan di Merauke, Kamis (5/3/2026).
Menurut Wilibrodus, keberadaan TPS di setiap kelurahan menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan langganan sampah. Pemerintah mengimbau warga untuk memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik.
"Jadi kalaupun masyarakat tidak dapat berlangganan sampah, pemerintah mengimbau agar sampah langsung dibawa ke TPS dan jangan asal membuang," ujarnya.
Kadistrik Merauke menekankan pentingnya kesadaran dan kolaborasi antara warga dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
"Yang menjadi penekanan khusus ke TPS itu adalah bagaimana mengelolanya. Kalaupun TPS yang berada di dalam radius lingkungan masyarakat, yang terpenting bagaimana mereka mengelola supaya tidak menimbulkan bau busuk dan tidak mengganggu kenyamanan warga," ujarnya.
Wilibrodus mengingatkan warga untuk tidak membakar sampah, terutama sampah plastik atau bahan berbau tajam yang dapat menimbulkan polusi udara dan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke, Dominikus Catur Rizal, menambahkan bahwa untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan lebih terkontrol, pihaknya akan membentuk tim penanganan pengaduan sampah.
Tim tersebut akan bertugas menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat secara cepat dan responsif.
"Untuk lebih terkontrol maka akan dibentuk tim penanganan pengaduan sampah yang langsung menindaklanjuti ketika ada pengaduan masyarakat," kata Dominikus.(McMrk/Get/Ngr)