Dana Transfer Daerah Berkurang, Kalbar Optimalisasi Pendapatan Daerah
Pontianak, InfoPublik – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson, menegaskan Pemprov kalbar berkomitmen menjalankan strategi optimalisasi pendapatan daerah, sebagai solusi atas pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp522,18 miliar.
Meski pengurangan itu akan sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar Tahun Anggaran 2026, namun pihaknya memastikan pembangunan akan terus berjalan secara optimal.
Starteginya dilakukan melalui penetapan target yang realistis, penyederhanaan regulasi, pemberian insentif, pemetaan potensi daerah, pemutakhiran data digitalisasi pemungutan pajak, hingga edukasi wajib pajak.
“Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penerimaan daerah meningkat tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi,” ungkap Harisson saat membacakan Jawaban Gubernur Kalbar atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2026 dalam Rapat Paripurna di Aula Balairung Sari DPRD Kalbar, Rabu (1/10/2025).
Ia menuturkan, karena dana transfer ke daerah berkurang signifikan sehingga APBD Kalbar yang awalnya direncanakan sebesar Rp6,2 triliun, harus turun menjadi Rp5,7 triliun.
Sekda merinci, alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) menurun menjadi Rp151 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) terpangkas hingga Rp337 miliar, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebelumnya mencapai Rp51 miliar pada tahun lalu, sama sekali tidak diterima Kalbar pada 2026.
“Pemangkasan ini membuat ruang fiskal kita semakin sempit. Karena itu, Pemprov bersama DPRD akan segera melakukan langkah negosiasi dengan Pemerintah Pusat, baik di Kementerian Keuangan maupun Kemendagri,” tegasnya.
Selain itu, Harisson juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah. Belanja harus difokuskan pada sektor strategis, terutama pendidikan dan kesehatan, agar mampu mencetak sumber daya manusia unggul sekaligus menciptakan lapangan kerja. “Penguatan belanja infrastruktur dan aset produktif diharapkan mampu memberi multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Terkait belanja operasi, ia menjelaskan bahwa belanja pegawai tetap menjadi kebutuhan rutin dan mengikat, termasuk gaji dan tunjangan ASN, kepala daerah, pimpinan DPRD, hingga honorarium. Meski demikian, pos ini mengalami penurunan akibat diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025. “Kendati berkurang, pemerintah daerah akan tetap mengoptimalkan anggaran pelayanan publik, termasuk hibah dan bantuan sosial,” jelas Harisson.
Sementara untuk Belanja Tidak Terduga (BTT), Sekda menegaskan setiap penggunaan anggaran akan diverifikasi secara ketat, transparan, dan dapat diaudit oleh APIP maupun BPK. Begitu pula dengan dana transfer ke kabupaten/kota, akan dipastikan tepat sasaran, transparan, serta mendukung peningkatan pelayanan dasar masyarakat.
“Pemprov Kalbar juga terus mendorong disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak selalu menjadi instrumen utama dalam menyeimbangkan APBD,” tandasnya.
Di akhir penyampaian, Harisson menegaskan kembali bahwa langkah diplomasi ke pemerintah pusat menjadi pilihan strategis yang harus ditempuh. “Tanpa dukungan transfer dana yang memadai, program-program pembangunan yang direncanakan tentu akan terganggu. Karena itu, Gubernur bersama pimpinan DPRD akan segera melakukan komunikasi politik dan administratif ke Jakarta,” pungkasnya.(sma/irm)
