BKKBN Akselerasikan Percepatan Penurunan Stunting melalui KB Pascapersalinan

Banjarmasin, Infopublik - Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan penguatan koordinasi pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan di Banjarmasin. 

Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan memperkuat sinergi antara tenaga kesehatan dan elemen masyarakat dalam penanganan stunting.

Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Nyigit Wudi Amini, menekankan pentingnya program KB Pasca Persalinan sebagai upaya ganda untuk melindungi kesehatan ibu dan anak.

"Rasanya kita sama-sama menyadari betapa pentingnya KB Pasca-Salin ini karena KB Pasca-Salin ini 'double protect' karena setiap pasangan menjadi dapat dipastikan mengatur jarak kehamilannya, sehingga dari situ mereka bisa memastikan pengasuhan, menyusui secara optimal," kata Nyigit, Jumat (26/7/2024).

Ia juga mengimbau  ada pelayanan KB serentak untuk memperingati Hari Kependudukan Sedunia, pelayanan serentak ini berlangsung dari 29 Juli hingga 5 Agustus 2024. 

"Nanti di Hari Kependudukan Sedunia akan ada pelayanan KB serentak. Kalau kita lihat target Provinsi Kalimantan Selatan itu sebesar 1.910 akseptor. Kalau target ini kita bagi jumlah desa, per desa satu saja," katanya. 

Dirinya mengajak para bidan dan anggota PKK untuk membantu mencapai target ini dengan memastikan setiap desa atau kelurahan memiliki setidaknya satu akseptor KB.

"Saya mohon nanti ibu bidan dan juga PKK bisa membantu menggerakkan seluruh elemennya. Paling tidak satu akseptor per desa atau kelurahan, syukur bisa dua. Begitu dua dapat dipastikan kita mencapai target," ujarnya.

Pihaknya juga mengingatkan pentingnya pelaporan kegiatan untuk memastikan keterlibatan dan hasil yang jelas dari semua pihak yang terlibat. 

"Kita sama-sama paham kalau apapun yang kita kerjakan, kalau tidak kita laporkan maka tidak akan kelihatan. Jadi, mohon teman-teman penyuluh KB dan juga OPD KB dikawal betul. Kalau perlu secara rutin di-'feedback' dalam rentang waktu 29 Juli - 5 Agustus tersebut," ujarnya.

Selain itu, katanya, juga mendorong optimalisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk pelayanan KB, yang juga mendukung akselerasi penyerapan dana BOKB di wilayah tersebut.

Acara ini dihadiri berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), PD IBI (Ikatan Bidan Indonesia) serta Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB). (MC Kalsel/tgh/ARH/Eyv)