Ini Peran Penting TP PKK dalam Pembangunan Daerah

Pontianak, InfoPublik - Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam pembangunan di daerah.

Peran yang dimaksud antara lain membangun pendidikan anak usia dini (PAUD), pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K), menggerakkan Posyandu, membantu ibu hamil, membantu melahirkan, serta menjadi langkah pencegahan stunting. 

"TP PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis dan dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa," kata Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson di Balai Petitih Kantor Gubernur, Kota Pontianak, Kalbar pada  Senin (22/4/2024).

Adanya dukungan dari TP PKK, lanjut Harisson, peluang generasi penerus bangsa Kalbar memajukan Indonesia terbuka lebar. Sebab, Ibu pertiwi akan memasuki fase puncak bonus demografi.

Dan diprediksi akan menjadi salah satu dari negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia yang dikenal dengan Indonesia Emas 2045.

"Ingat 2045 itu tanggung jawab kita sekarang ini. Jadi kalau di Tahun 2045 kita tidak berhasil melompat jadi negara maju, ingatlah kesalahan kita semua itu, kesalahan saya, kesalahan ibu-ibu dan kesalahan bapak - bapak yang ada disini karena kita tidak bisa menyiapkan generasi unggul di 2045," kata Harisson.

Strategisnya peran organisasi itu, Harisson berharap TP PKK dapat terus meningkatkan perannya dalam mendukung pembangunan di Kalbar, khususnya dalam pencegahan stunting.

Kemudian, para kader PKK senantiasa semangat dan terus belajar mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan dinamika yang berkembang. 

" Saya menaruh harapan besar kepada Ibu-Ibu ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota, para kepala dinas, kepada badan maupun organisasi vertikal tanggung jawab kita semua dalam rangka mempersiapkan generasi kita kedepan”, tuturnya.

Menanggapi hal itu, Pj Ketua TP PKK Provinsi Kalbar Windy Prihastari mengatakan, untuk mengoptimalkan kerjasama, sinergi, dan kolaborasi bersama pemerintah demi pembangunan daerah.

“Perlu kita pahami bahwa saat ini keberadaan posyandu tidak hanya menangani imunisasi bayi, penimbangan balita dan ibu hamil, namun telah terintegrasi dengan layanan sosial dasar lainnya melalui sinergitas enam standar pelayanan minimal meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta sosial,” jelas Windy.

Windy menekankan,  peran Posyandu sangat penting dan menjadi ujung tombak pembangunan, terutama di desa. Posyandu saat ini tidak hanya berperan sebagai objek pembangunan, tetapi juga entitas mitra pemerintah desa dalam mendukung pembangunan yang sejalan dengan semangat otonom desa.

“Kelembagaan posyandu merupakan bagian dari kewenangan lokal, perannya sangat penting bagi desa dan diharapkan peran posyandu mampu bersinergi dengan pemerintah desa dan gerakan PKK dalam pembangunan kesehatan terutama dalam penanggulangan stunting yang menjadi prioritas saat ini,” ujar Windy.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Windy meminta kepada para kader posyandu yang dikukuhkan untuk mengoptimalkan peran posyandu melalui perangkat daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat dan Perangkat Daerah terkait dan secara proaktif turun langsung ke lapangan bersama dengan TP PKK dalam melakukan pembinaan posyandu.

“Pelaksanaan pengukuhan ini merupakan momentum yang baik untuk mengingatkan bahwa derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya akan terwujud apabila seluruh komponen turut berperan serta dalam upaya kesehatan dengan memprioritaskan upaya promotif-preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif,” kata Windy.

Ia juga berharap agar para Ketua Pembina Posyandu dan Penjabat Ketua Pembina Posyandu yang dikukuhkan hari ini dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan mampu memberdayakan masyarakat, dalam hal ini para kader posyandu, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam percepatan penurunan stunting, kematian bayi dan ibu melahirkan.

Sebagai informasi, Kegiatan rakor pemberdayaan kesejahteraan keluarga Provinsi Kalbar Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Penggerak PKK sebagai mitra pemerintah khususnya pemberdayaan kesejahteraan keluarga antara lain dalam rangka menurunkan angka stunting di Kalimantan Barat.(irf/sy)