Pemprov Gorontalo Serap Aspirasi Perempuan, Anak, dan Disabilitas pada RKPD 2025

Kota Gorontalo, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2PA), menggelar Forum Konsultasi Publik guna menyerap aspirasi bagi kaum perempuan, anak, disabilitas dan kaum rentan yang akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.

Kegiatan yang menghadirkan GEDSI Government Response Manajer SKALA dari Jakarta itu dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim di Ballroom Hotel FOX Kota Gorontalo, Rabu, (3/4/2024).

Dalam penyampaian kata sambutannya Sofian menyebut pemerintah provinsi kurang lebih selama 24 tahun terakhir ini terus berupaya mewujudkan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyak pencapaian yang telah diraih, tapi tidak sedikit pula permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian serius. Di antaranya yakni masalah kemiskinan, kemiskinan ekstrem, gini rasio, IPM, serta angka prevelensi stunting.

Capaian dan kondisi tersebut, kata Sofian, memberikan gambaran serta sinyal yang kuat kepada semua pihak bahwa ada permasalahan yang cukup mendasar pada setiap aspek pembangunan. Salah satu aspek yang turut berkontribusi pada capaian permasalahan di atas adalah terkait gender, disabilitas dan inklusi sosial.

“Karena itu saya ingin memberikan penekanan terkait hari ini. Saya kira kita melaksanakan forum konsultasi publik ini menekankan kepada empat aspek (kaum perempuan, anak, disabilitas dan kaum rentan) ini benar-benar dikonsultasikan dengan baik dengan seluruh stakeholder, sehingga bisa melahirkan program usulan yang bisa diakomodir lebih detail lagi oleh OPD terkait,” papar Sofian.

“Sudah saatnya forum konsultasi ini melahirkan hal-hal detail yang bisa kita angkat dan bisa dijadikan agenda di tahun 2025 karena kami saat ini sedang menyusun rencana kerja. Mudah-mudahan lewat forum ini teman-teman bisa melakukan berbagai hal yang bisa kita koordinasikan antara pemerhati empat aspek dengan kita sebagai pemerintah,” tuturnya.

Di tempat yang sama, GEDSI Government Response Manajer SKALA Jakarta Very Yuniver, mendukung penuh kegiatan ini. Menurutnya, forum konsultasi publik ini menjadi momentum yang sangat bagus untuk membuat perencanaan yang lebih inklusif, serta bisa mengadopsi hak-hak dan juga kebutuhan kelompok rentan, baik itu anak, lansia, maupun disabilitas, serta hak perempuan agar terintegrasi dengan dokumen perencanaan. (MCgorontaloprov/echin)