Kesbangpol Gorontalo Gelar DGT Pengukuran IDI Tahun 2023

Kota Gorontalo, InfoPublik - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo menggelar Diskusi Grup Terpumpun (DGT) tentang Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2023. Diskusi yang dilaksanakan berkat kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) itu dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Syukri Botutihe di Aula Kesbangpol, Kamis (28/3/2024).

Kepala Badan Kesbangpol Ali Imran Bali menjelaskan, pelaksanaan pengukuran IDI 2023 itu juga difasilitasi oleh pemerintah provinsi. DGT dilakukan untuk membantu BPS melakukan verifikasi, konfirmasi, atau diskonfirmasi dengan data atau temuan di lapangan.

“Kami mengundang lebih kurang 21 perwakilan organisasi pemerintah, swasta, partai politik, ormas, ormawa, serta tokoh adat untuk mengikuti DGT. Harapannya ada masukan terkait dengan pengukuran indeks demokrasi Indonesia tahun 2023,” ucap Imran.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Gorontalo Mukhamad Mukhanif menjelaskan, IDI yang setiap tahun diukur menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Data dikumpulkan dengan menggunakan dua metode pendekatan yakni kuantitatif dan kualitatif.

“Secara kuantitatif, petugas BPS mencari fakta lapangan melalui pemberitaan surat kabar, berita online maupun dokumen dalam bentuk perda dan regulasi lainnya yang mempengaruhi iklim demokrasi daerah. Temuan-temuan itu yang kami verifikasi, konfirmasi, dan atau diskonfirmasi kepada FGD,” papar Mukhanif.

Sedikitnya ada tiga indikator utama penilaian ID 2023, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Kebebasan dan kesetaraan masing-masing memiliki tujuh indikator, dan lembaga demokrasi delapan indikator.

Mukhanif mendorong agar Pemprov Gorontalo melalui Kesbangpol untuk membentuk Pokja IDI. Pokja dapat bekerja melakukan perbaikan terhadap indikator-indikator yang dinilai rendah setiap tahun. Sebagaimana diketahui, IDI 2022 Provinsi Gorontalo ada di angka 73,74.

“Kami mendorong agar Badan Kesbangpol membentuk Kelompok kerja (Pokja) dengan melibatkan Bapppeda dari aspek perencanaan dan stakeholder lain. Pokja nanti yang mendorong kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota, kira-kira indikator mana yang perlu ditingkatkan agar kualitas demokrasi semakin baik,” tutur Mukhanif. (mcgorontaloprov/isam)