:
Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT, Selasa, 26 Maret 2024 | 09:22 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 92
Kubu Raya, InfoPublik - Ajang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) akan mengakselerasi pembangunan Kabupaten Kubu Raya dalam beberapa waktu mendatang.
Melalui Musrenbang penyusunan dua dokumen RPJMD dan RKPD akan memprioritaskan aspirasi dari masyarakat. Sebab, proses penyusunan perencanaan dua dokumen itu dimabil dari masyarakat kemudian ditindak lanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Musrenbang juga akan disepakati Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Pada Tahun 2025 nanti, juga akan menyepakati Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan untuk Periode 20 Tahun ke depan,” kata Sekretaris Daerah (Skda) Kalimantan Barat (Kalbar) Mohammad Bari di Aula Utama Kantor Bupati, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalbar pada Senin (25/3/2024).
Bari melanjutkan, Pemprov Kalbar akan bersinergi mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kubu Raya. Dengan melakukan dalam persoalan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pertumbuhan ekonomi, dan pengendalian inflasi.
Dukungan tersebut diperlukan, sebab pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya pada 2023 tumbuh sebesar 4,98 persen menurun dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,48 persen.
Kondisi tersebut harus diwaspadai karena ketergantungan Kabupaten Kubu Raya pada sumbar daya alam (SDA) mesih cukup tinggi. Jadi, rumusan program yang mengarah kepada transformasi ekonomi melalui hilirisasi SDA harus menjadi prioritas. Disusul, kesiapan infrastruktur guna mendukung transformasi ekonomi dimaksud mulai dari kesiapan infrastruktur jalan, energi, konektivitas antar wilayah serta infrastruktur dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat tentu harus menjadi prioritas.
Di sisi lain, capaian nilai IPM, menyebutkan Kabupaten Kubu Raya termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai capaian IPM pada Tahun 2023 sebesar 70,50 meningkat dari kondisi Tahun 2022 sebesar 69,83.
"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sendiri terus berupaya meningkatkan nilai IPM melalui intervensi beberapa program unggulan seperti Penyediaan Bantuan biaya Pendidikan bagi siswa SMA/SMK Negeri, pembangunan unit sekolah baru untuk tingkatan SMA dan SMK serta SLB guna meningkatkan akses pendidikan," ucapnya.