Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Pemda Tak Selewengkan Dana THR

Bener Meriah, InfoPublik – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak menyalahgunakan dana Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 yang telah dialokasikan pemerintah pusat dan akan disalurkan ke daerah. 

Hal itu disampaikan Tito di sela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) terkait inflasi daerah yang digelar secara hybrid (daring dan luring) pada Senin (18/3/2024).

Dalam acara yang diikuti Pemda seluruh Indonesia tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Bener Meriah, Haili Yoga, didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bener Meriah turut hadir menyimak secara virtual.

Dalam rakor tersebut, Tito Karnavian menyampaikan bahwa pekan lalu sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Mendagri terkait upaya untuk memperkuat daya beli masyarakat.

Selain dengan bantuan sosial yang rutin digulirkan, seiring momentum lebaran bakal ada tambahan lain yaitu pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13, di mana alokasi dana dari pemerintah pusat dalam mekanisme dana alokasi umum (DAU). 

"Saya mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menyelewengkan dana THR dan gaji ke-13,” tegas Mendagri.

“Jangan sampai ada temuan dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat ternyata diselewengkan Pemda untuk kepentingan yang lain,” tandasnya lagi.  

Dia menambahkan, untuk THR agar dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum hari raya, sedangkan untuk gaji ke-13 dibayarkan pada Juni 2024.

Sementara itu terkait inflasi, Mendagri menyatakan pengendalian inflasi harus menjadi perhatian penting dan mendapatkan atensi bersama.

Selain itu, kata Tito, pengendalian inflasi juga untuk menjaga situasi ekonomi dan membantu masyarakat. 

“Pengendalian inflasi penting agar daerah dapat secara jeli dan detail dalam mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. Tidak hanya itu, pengendalian inflasi juga untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan,” tuturnya.  

Terkait pangan, Tito meminta perlu diwaspadai adanya lonjakan kenaikan harga, walaupun setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda.

“Kenaikan produk juga harus diimbangi dengan daya beli, apabila harga naik namun daya beli kecil itu akan membebani masyarakat,” pungkasnya.

Turut menyimak secara virtual kegiatan Rakor tersebut dari jajaran Pemkab Bener Meriah, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bener Meriah Sayutiman, Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi dan SDA Setdakab Mahdi Baihaq.

Selain itu, Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan, Kadis Perhubungan, Kadis Pekerjaan Umum (PU), Kadis Sosial, Kadis Pertanian, Kepala Bappeda, Kepala BPS, dan perwakilan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Bener Meriah, serta Bulog Takengon. (Rel/MC Bener Meriah).