DPRD Sumbar: Harus Ada Respons Cepat Atasi Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

Sumbar, InfoPublik - Menyikapi kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi beberapa waktu belakangan, Komisi II DPRD Sumbar menggelar rapat kerja dengan OPD terkait dari Pemprov, dan juga Bulog Sumbar, Senin (18/3).

Dalam rapat kerja yang dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Arry Yuswandi, serta beberapa kepala dinas terkait, Komisi II meminta pemerintah daerah untuk hadir mengatasi ketika terjadi kenaikan harga, dan memastikan harga tetap stabil selama Ramadan, jelang Lebaran, dan juga pasca Lebaran.

"Pemerintah daerah harus memastikan stok barang cukup sesuai kebutuhan di masyarakat. Kalau stok sudah cukup langkah berikutnya yang mesti diperhatikan adalah soal distribusi," ucap Ketua Komisi II Mockhlasin saat diwawancarai usai rapat tersebut.

Ia mengatakan, saat terjadi harga melambung, mesti direspon cepat oleh pemerintah daerah, karena ini memang sudah tugas dari pemerintah.

"Mesti ada respon cepat mengatasi ketika harga naik, perangkat-perangkat untuk mengatasi permasalahan ini sudah ada di pemerintah daerah," ucapnya.

Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Bakri Bakar mengatakan, untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok, salah satu langkah yang diambil Pemprov Sumbar adalah dengan menjalankan program Gerakan Pangan Murah (GPM). Ia berharap kegiatan ini tidak hanya digelar di Kota Padang saja. Namun juga menjangkau nagari dan desa yang ada di kabupaten/kota lainnya di Sumbar.

"GPM hendaknya digelar merata di semua kabupaten/kota di Sumbar, sehingga masyarakat bisa terbantu. Terutama masyarakat sejumlah daerah yang baru saja mengalami musibah bencana alam, salah satunya seperti di Pessel," ulasnya.

Sehubungan dengan hal ini, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumbar Arry Yuswandi menerangkan, mengantisipasi kenaikan harga saat hari besar keagaamaan nasional, seperti selama Ramadan dan Lebaran, awal Maret lalu telah dilakukan rapat koordinasi lintas OPD terkait di Pemprov.

Rapat itu membahas tentang bagaimana menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk jika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok ketika Ramadan, dan juga jelang lebaran.

Bicara produksi beras, terang Arry, kondisi Sumatera Barat surplus hingga April mendatang. Beras produksi dari Sumbar juga banyak dibawa keluar.

"Meskipun beras kita sebahagian ada dibawa keluar provinsi, namun itu tidak mempengaruhi stok yang ada pada kita. Kita juga disokong dengan stok yang cukup dari Bulog. Hanya saja, untuk beras Sumatera Barat ini harganya memang berbeda dengan beras dari daerah lain. Beras kita termasuk jenis beras khusus, bukan lagi premium, tapi di atas premium, sehingga harganya tak bisa diintervensi,"katanya.

Mengenai cabe, sambungnya, beberapa waktu belakangan terjadi penurunan produksi. Untuk mengatasinya pemerintah daerah mendatangkan cabe dari luar seperti dari Jawa dan aceh.

Sementara untuk minyak goreng, dikatakannya, menjelang Ramadan lalu gubernur telah menyurati sejumlah produsen minyak goreng di pusat, untuk meminta penambahan kuota. Sehingga ketersediaan minyak goreng curah di Sumatera Barat terpenuhi. Adapun untuk ketersediaan daging dan telur, produksi mencukupi.

"Itu beberapa kondisi bahan pangan pokok yang terus kita pantau, yang seringkali menjadi persoalan. Beberapa program juga sudah kita lakukan, diantaranya ada gerakan pangan murah yang dilaksanakan Dinas Pangan, dan akan ada juga intervensi dari Disperindag sebanyak dua kali selama bulan puasa ini," ucapnya.

Turut hadir dalam rapat kerja tersebut para kepala dinas atau pejabat terkait yang mewakili dari dinas perkebunan, dinas pangan, disperindag, dan Kepala Perum Bulog Divre Sumbar Sri Muniati.(MC Prov Sumbar)