Pj. Bupati Buleleng Dorong Percepatan Pemberian Kompensasi Bagi 60 Nelayan Terdampak Survei Seismik

Buleleng, InfoPublik - Penjabat (Pj.) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mendorong agar pencairan uang kompensasi rumpon kepada 60 nelayan segera dicairkan. Pencairan uang kompensasi itu adalah akibat dari pelaksanaan survei oleh PT TGS Geophysical Indonesia dalam rangka pemetaan potensi migas di perairan Bali Utara.

Sebagai informasi, PT TGS Geophysical Indonesia berupaya memetakan potensi migas di perairan Bali Utara. Pada tahap pemetaan, dilakukan survei seismik multiclient 2D dan 3D yang mengharuskan pengangkatan rumpon nelayan di sepanjang jalur survei. Kegiatan tersebut dimulai pada 29 Desember 2023 dan telah selesai sepenuhnya pada 4 Maret 2024.

Setelah itu, PT TGS Geophysical Indonesia melakukan perhitungan untuk biaya kompensasi. Dari hasil perhitungan, biaya kompensasi yang dibayarkan sebesar Rp9,5 miliar. Jumlah tersebut untuk mengganti 297 unit rumpon milik 60 nelayan yang tersebar di Desa Tejakula, Kubutambahan, Bungkulan, Tangguwisia, Pengastulan, Banjar Asem, Patas, dan Celukan Bawang.

Uang kompensasi tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketut Lihadnyana di Wantilan Pelabuhan Tua Buleleng, Kamis (7/3/2024).

Usai penyerahan, Lihadnyana menjelaskan bahwa potensi perikanan di Buleleng sangat besar. Dari tiga rumpon saja dapat menghasilkan 20 ton selama lima bulan.

Tapi, dengan adanya survei seismik tadi, para nelayan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Hal itu jelas berpengaruh terhadap kondisi perekonomian para nelayan. Oleh karena itu, ia mendorong kompensasi untuk segera dicairkan.

“Akan saya cek secara serius. Kalau bisa, sore sudah masuk ke rekening. Bukan masalah nilai kompensasinya, tapi ini mata pencaharian mereka sehari-hari. Setelah ini, mereka bisa berkegiatan lagi tapi tidak pada jalur survei,” tuturnya.

Di tempat yang sama, salah seorang nelayan, Gede Sumertadana, mengatakan para nelayan biasanya memanfaatkan rumpon untuk mencari ikan. Akan tetapi, adanya survei seismik menyebabkan nelayan tidak berani melaut. Beberapa nelayan juga memancing ikan dengan berkeliling di luar jalur survei. Hal itu mengakibatkan biaya operasional lebih banyak dibanding biasanya.

“Mudah-mudahan setelah kegiatan ini ada solusi dari pihak terkait bagaimana nantinya kita berkegiatan sesuai dengan aturan yang ada. Mudah-mudahan bisa membangkitkan kembali perekonomian perikanan untuk wilayah Buleleng,” ujar Sumertadana.

Nelayan asal Desa Kubutambahan itu juga menxeritakan bahwa beberapa nelayan sudah mempersiapkan dan merakit rumpon kembali. Biaya kompensasi yang diberikan perusahaan sangat dibutuhkan karena keperluan untuk merakit kembali lumayan mahal.

Para nelayan berharap setelah penyerahan secara simbolis itu, mereka sudah bisa memasang rumpon karena sebelumnya sudah disepakati bahwa nelayan bisa kembali melakukan penangkapan dan memasang rumpon setelah kegiatan survei berakhir.

“Otomatis karena tanggal 4 Maret sudah berakhir, pastinya kita sudah bisa berkegiatan. Tapi karena dana kompensasi belum cair, jadi kita hanya bisa mempersiapkan hal-hal yang harganya masih bisa kita jangkau,” ungkap Sumertadana.

Sementara itu, Senior Public Relations PT TGS Geophysical Indonesia Sholahudin Ahmad mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng serta masyarakat, khususnya para nelayan. Kolaborasi telah dijalankan dengan baik dengan melibatkan banyak pihak, dan semuanya memberikan dukungan. Setelah ini perusahaan akan mengolah data hasil yang didapatkan dari survei seismik.

“Harapannya, dapat mengembangkan sebuah peta prospek dan menarik investor berinvestasi. Yang kemudian akan menentukan apakah proyek ini lanjut pengeboran atau tidak,” tutur Sholahudin. (MC Kab. Buleleng/ags/dra)