Hari Pertama Kerja Pj Bupati Fokus Pengelolaan Sampah

Saumlaki, InfoPublik - Dengan memperhatikan kondisi pengelolaan sampah beberapa minggu terakhir yang tidak tertangani dengan baik dan berdasarkan masukan atau laporan berbagai pihak, Pj Bupati Piterson Rangkotatat langsung melakukan pertemuan dengan jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan petugas kebersihan pada hari pertama melaksanakan tugas sebagai penjabat bupati Tanimbar.

Dengan memperhatikan kondisi eksisting, permasalahan di lapangan dan peralaran kerja milik Dinas Lingkungan Hidup, Rangkoratat meminta beberapa penjelasan dari Kace Fatlolon sebagai kepala dinas, di antaranya keberadaan kendaraan pengangkut sampah.

“Apakah dengan 4 buah armada sudah bisa melayani kondisi daerah ini?,” cecar Rangkoratat dalam pertemuan di Gedung Enus Jl. Ir. Soekarno, Saumlaki, Senin (4/12/2023).

Selanjutnya pria yang menjabat sebagai Asisten Administrasi Setda Provinsi Maluku itu juga melanjutkan dengan beberapa pertanyaan yaitu kendaraan pengangkut sampah yang terparkir di pelataran kantor tetapi sudah tidak dapat dioperasional karena terindikasi sudah tidak ada mesin.

Selain itu, satu unit excavator yang dimiliki dinas tersebut diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tetapi berdasarkan laporan unit tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.

“Posisi PAD sudah sampai di mana, kami mohon nanti dijelaskan pa kadis,” kata Rangkoratat.

Bahkan ada pengaduan bahwa oknum Pegawai Negeri Sipil pada dinas tersebut selalu melakukan pungutan liar sebesar Rp. 50.000 kepada para petugas kebersihan setelah mereka mendapat hak-hak.

Sementara itu atas semua pertanyaan Penjabat Bupati Piterson Rangkoratat mendapat jawab dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kace Fatlolon. Menurutnya, dinasnya kewalahan mengelolah sampah karena bukan saja sampah rumah tangga yang diangkut tetapi sampah bekas pekerjaan proyek, bahkan ranting dan batang pohon juga turut diangkut.

“Bukan saja sampah rumah tangga, di luar sampah rumah tangga juga diangkut. Satu hari 1 kali pengangkutan karena terbatasnya bahan bakar minyak (BBM),” Jawab Kace

Terkait excavator yang dikelola dinasnya Fatlolon mengatakan, pernah digunakan oleh satu desa namun belum dibayar jasanya karena masih menunggu proses pencairan dana desa.

Sedangkan masalah hak-hak petugas kebersihan yang katanya dipungli oleh oknum petugas dijawab langsung oleh tenaga kebersihan Antonius Batlyare dan Theresi Ndity bahwa tidak pernah hal tersebut terjadi.

“Gaji sudah masuk melalui BPDM (Bank Pembangunan Daerah Maluku), jadi tidak ada potongan. Untuk Tahun 2024 mohon gaji dinaikan menjadi Rp50.000, karena sekarang Rp48.000,” jelas Theresia Ndity.

Selanjutnya menurut Antonius Batlyare, “Kami terima gaji bersih, selama kerja pembayarannya biasa satu atau dua bulan sekaligus, dan seng (tidak) ada pemotongan,” ujar lelaki paruh baya tersebut.

Mendengar semua jawab tersebut, Rangkoratat mengatakan pada prinsipnya semua jawab itu diterima dan ditampung namun tidak tertutup kemugkinan akan dilakukan audit internal jika merasa perlu dan dianggap telah melakukan kerugian terhadap keuangan Negara.

“Pada prinsipnya diterima, tetapi ada sejumlah mekanisme yang akan kami gunakan untuk menguji semua klarifikasi yang disampaikan Pa Kadis,” tegasnya.

Bahkan Rangkoratat memerintahkan Kadis DLH untuk segera menaikan upah pakerja menjadi Rp50.000 di tahun 2024 dengan tetap berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). (MC Kab. Kepulauan Tanimbar/Yanto).