Asean sebagai Model Perdamaian

Jakarta, InfoPublik - Pesan-pesan peradaban tua di Asia digaungkan lagi dalam ASEAN Intercultural and Intereligious Dialogue Conference (IIDC) yang diselenggarakan PB NU di Ritz Carlton Hotel Jakarta, Senin (7/8/2023).

Pesan itu dikutip dari tiga gagasan yang dibagikan tiga pemimpin agama dari tiga negara dengan corak khusus, di sesi Panel Diskusi.

Pertama adalah Dr. Anil Sakya, Advisor, World Buddhist University, World Fellowship of Buddhist, dari Thailand sebagai negara dengan populasi Buddha terbesar. Kedua adalah Cardinal Orlando Beltrand Quevedo, OMI, Archbishop Emeritus of Cotabato, Philipina sebagai negara dengan populasi Katolik terbesar dan ketiga Pdt. Dr. (HC), Jacklevyn Frits Manuputty, MA, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, sebagai Pendeta protestan di sebuah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Di bawah tajuk Strengthening ASEAN as an Epicentrum of Peace, Tolerance and Harmony, ketiga panelis sama-sama menjadikan kearifan lokal yang bersumber dari nilai budaya (cultural capital) sebagai nilai dasar yang sejak semula mengajarkan kebebasan semua umat manusia.

Dr. Anil Skya memahami nilai-nilai dari peradaban tua itu sebagai soft-power, yaitu nilai-nilai spiritual yang menjamin hak manusia terhadap kebebasan dan juga menjamin harmoni dalam perbedaan. Meminjam istilah bahasa Sansekerta, suvarnabhumi, Skya mengingatkan bahwa sejak awal ASEAN yakni semua pulau dalam kawasan ini merupakan "Golden Land" atau "pulau emas" (suvarnadvipa).

Sebagai pimpinan agama Buddha, Skya yakin bahwa sebagai model perdamaian, ASEAN adalah keluarga besar yang harus menjadi keluarga yang baik (good family). Kebaikan-kebaikan itu sebenarnya tampak dalam praktik hidup masyarakat yang bersumber dari ajaran agama yang sudah diwariskan oleh leluhur.

Ia mencontohkan tentang dharma sebagai praktik agama yang maknanya jauh melebihi sekadar moral, etika, bahkan sakral, karena dharma itu terberi (given). Jika itu diwujudkan sudah tentu ASEAN akan menjadi model dari perdamaian.

Sementara Cardinal Orlando, berdasar pada beberapa pengalaman konflik di Philipina, merasa yakin bahwa agama-agama memiliki agenda besar sebagai suatu aksi untuk membangun perdamaian.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya persaudaraan yang benar-benar didasarkan pada saling pengertian, saling memahami, dan persaudaraan yang mutual di antara sesama.

Manuputty menegaskan, sebagai pendeta yang terlibat secara mendalam pada program-program perdamaian di Maluku dan Indonesia, dengan mengajukan sebuah paradigma tentang dialog sebagai hal yang tidak boleh dipisahkan dari relasi agama dan nilai budaya. Hal ini berdasar pada berbagai pengalaman resolusi damai di Indonesia, termasuk yang dilakukan PGI.

Bagaimanapun, menurut Manuputty, harmoni, perdamaian dan toleransi di ASEAN harus berbasis pada perjumpaan antar komunitas, sebab hal itu berguna untuk mengatasi banyak problem sosial yang harus juga mendapat perhatian agama-agama selain konflik, seperti problem lingkungan hidup, kekerasan, dan lainnya.

Tentang kearifan lokal, Manuputty memandang penting hal itu dipahami sebagai usaha membangun platform budaya bersama (cultural common ground) karena bagaimanapun juga, tanggung jawab agama-agama adalah meningkatkan dignitas kemanusiaan jadi agama harus meningkatkan harmoni di level masyarakat.

Menanggapi pertanyaan audiens tentang peran perempuan dalam perdamaian, ketiga panelis secara gamblang menceritakan pengalaman di tempat masing-masing di mana perempuan tampil di tengah-tengah kondisi konflik dan melakukan aksi melawan mereka yang sedang berperang. Gerakan itu diakui telah menjadi pemicu positif untuk perdamaian yang diharapkan terus berkelanjutan sehingga ASEAN benar-benar menjadi episentrum damai, toleransi, dan harmoni.