:
Oleh MC KAB SIJUNJUNG, Jumat, 10 Februari 2023 | 16:42 WIB - Redaktur: Yudi Rahmat - 169
Kuningan, InfoPublik - Bupati Benny Dwifa Yuswir menyatakan Pemerintah Kabupaten Sijunjung berkomitmen untuk melindungi masyarakatnya terutama pekerja ke dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Jadi di Sijunjung, dengan segala keterbatasan yang kita punya, kewajiban pemerintah kita harus melindungi seluruh masyarakat kita. Nah, dari kerja keras kawan-kawan dengan kepedulian pemerintah sudah hadir di setiap kesulitan masyarakat, salah satunya dengan melibatkan masyarakat dalam kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan,” terang Benny saat mendapatkan penghargaan dari Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin di kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di Kuningan, Jakarta (6/2/2023).
Tercatat sudah 13 ribu lebih pekerja yang didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Sijunjung hingga saat ini, terdiri dari 3.790 Non ASN dan 9.416 pekerja rentan atau informal.
Benny menyadari, pemkab tidak bisa memberikan santunan atau bantuan uang kepada masyarakat secara langsung jika sebelumnya tidak masuk di dalam penganggaran keuangan daerah, oleh sebab itu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini akan membantu pihaknya untuk bersama-sama melindungi dan mencegah munculnya masyarakat miskin akibat terjadinya risiko dalam pekerjaan.
“Coverage kita akan selalu meningkat dan kita akan tambah terus, bagaimana seluruh masyarakat itu betul-betul terlindungi dari keamanan dan kenyamanan dalam bekerja."katanya.
Benny mengatakan, beberapa kasus juga sudah terjadi di Sijunjung.
"kita baru masukan, kita baru daftarkan masyarakat kita di BPJS Ketenagakerjaan, ternyata beberapa hari setelah dimasukan ternyata meninggal dunia dan BPJS Ketenagakerjaan langsung memberikan santunan,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Benny mengataksn, pihaknya juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya seperti DPRD untuk terus menambah jumlah pekerja yang terlindungi dan menjaga perlindungan ini terus berlanjut ke depannya.
“Pemerintah daerah siap berkolaborasi dengan beberapa elemen, termasuk juga dengan DPRD, kita libatkan Bapak-Ibu DPRD untuk mau juga menyisihkan sebagian dari dana aspirasi yang menjadi pokok pikiran, itu untuk bisa melindungi masyarakat yang mungkin secara wilayah itu konstituen atau pemilih beliau,"tuturnya.
"Dengan makin bertambah ini, kekuatan sebetulnya bagi pemerintah daerah untuk selalu hadir, pemerintah hadir di kesulitan yang ada di masyarakat,” tambahnya.(Rls/viva.co.id)
