:
Oleh MC KAB BALANGAN, Rabu, 25 Januari 2023 | 04:22 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 93
Balangan, InfoPublik - DPRD Balangan gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bawaslu dan KPU Balangan berkenan dengan aturan pelaksanaan atribut alat peraga seperti baliho, sepanduk pada Pemilu 2024.
Dalam rapat dengan pendapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Balangan, Lintas Komisi DPRD, Ketua Bawaslu Balangan, serta Ketua KPU Balangan, bertempat di ruang rapat DPRD, Kecamatan Paringin Selatan. Selasa (24/1/2023).
Anggota DPRD Balangan Hafiz Ansari mengatakan RDP tersebut digelar guna meminta penjelasan berkenaan dengan aturan pelaksanaan atribut alat peraga kampanye.
"Hari ini kami menayangkan kapasitas Bawaslu dan KPU tentang penjelasan aturan pelaksanaan atribut alat peraga kampanye,"ujarnya.
Ia ingin mengetahui dasar dan peraturan yang ada di Bawaslu sebagai pengawas pemilu.
"Kemarin, ada beberapa titik sepanduk yang disarankan dilepas oleh pengurus ditingkat Desa, sehingga kami menanyakan kepada Bawaslu tentang kapasitasnya sebagai pengawas pemilu,"ujarnya.
Setalah adanya RDP tersebut terjawab, adanya miss komunikasi, karena memang lanjut Hafiz, Bawaslu tidak berhak mengeksekusi namun melaporkan segala hal tentang perlanggar Pemilu, karena saat ini belum masuk dalam masa kampanye.
"Kita ingin mengetahui tentang aturan dan regulasi yang ada terkait hal tersebut,"imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Balangan Rosmelyanoor menyebut, dalam RDP tersebut pihaknya telah menjelaskan tentang aturan atribut kampanye kepada wakil rakyat.
"Tadi sudah panjang lebar, dan ada dasar hukumnya yang di sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami bersama-sama,"harapnya.
Intinya, tambahnya Bawaslu melaksanakan aturan. Jadi Bawaslu mengawasi dan memastikan semua itu berjalan sesuai aturan perundangan.
"Ke depannya, kita bisa sharing berkenaan regulasi dan aturan yang berlaku sehingga apa yang diperbolehkan apa yang tidak, sehingga kedepannya bisa sama-sama nyaman,"tambahnya. (MC Balangan/Agus/Eyv)
