:
Oleh MC KAB SORONG, Selasa, 18 Mei 2021 | 18:56 WIB - Redaktur: Tobari - 559
Sorong, InfoPublik – Kegiatan dialog otonomi khusus (Otsus) Papua Barat mendapat masukan beragam dari perwakilan elemen masyarakat, yang ada di Kabupaten Sorong.
Kegiatan yang digelar oleh anggota DPR Papua Barat dari Dapil Kabupaten Sorong, Selasa (18/5/2021) di Aimas ini, mendapat respons positif dari para peserta, yang terdiri dari perwakilan tokoh adat, agama, pemuda dan tokoh perempuan.
Anggota DPR Papua Barat Nansy P. Karundeng mengimbau, agar masyarakat setempat ikut mengawal berbagai proyek pembangunan fasilitas umum, yang bersumber dari dana Otsus.
“Jadi, pengawal berbagai proyek kegiatan bersumber dari dana Otsus ini jangan hanya berharap dari kami selaku anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Masyarakat juga diharapkan peransertanya untuk ikut mengawal,” imbau Nansy.
Misalnya, proyek pembangunan jalan di lingkungan bapak/ibu, jika temui hal-hal yang dirasakan janggal bisa ditanyakan langsung kepada si kontraktor.
Luasan atau panjang badan jalan berapa, dikerjakan berapa lama, dan sumber dananya berasal dari mana, dan berapa jumlah dananya.
Semuanya bisa ditanyakan secara langsung. Karena sekarang kita berada di era transparansi (keterbukaan). Jika, proyek tersebut abaikan papa nama, maka keberadaan bapak/ibu bisa beri saran untuk dibuatkan papa nama proyeknya, ingat Nansy dari Fraksi Golkar, yang juga istri dari mantan Bupati Sorong Stepanus Malak.
“Begitu pula, Barnike Kalami dari Fraksi Otsus Papua Barat mengatakan, memang dana Otsus Papua Barat ini lebih diperuntukkan kepada pembangunan fasilitas umum, dan bukan uang yang dibagi-bagikan kepada warga Papua secara perorangan,” sebutnya.
Dampak positif dari pembangunan fasilitas umum, seperti pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan tentu untuk kita masyarakat asli Papua juga, yang akan merasakan azas manfaatnya.
Febry Jein Andjar dari Fraksi Golkar mengemukakan, memang kehadiran kami dari dewan Papua Barat ini untuk menjaring masukkan-masukkan dari bapak/ibu dari warga asli Papua sebagai bahan rujukan dalam mengusulkan revisi pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ini.
Berbagai masukan dan saran dari bapak/ibu ini, sambung Febry akan menjadi bahan referensi kami dalam mengusulkan revisi ini ke pemerintah pusat, melalui sidang dewan di Senayan Jakarta nanti.
Dari berbagai masukkan para peserta kegiatan dialog menanyakan terkait dengan dana Otsus untuk beasiswa pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, serta berbagai masukkan akan terus ditampung oleh anggota DPRD Papua Barat untuk ditindakalnjuti ke para pihak terkait.
Zeth Kadakolo dari Fraksi Nasdem DPR Papua Barat mengatakan, terkait dengan rekruitmen karyawan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) misalnya bagi putra/putri asli Papua, memang kita selalu koordinasi dengan beberapa perusahaan. Salah satunya Petro Gas Sorong.
Namun, proses perekrutannya langsung dari kantor pusatnya di Jakarta. Kalau soal pengalaman kerja, ya warga kita asli Papua juga memiliki segudang pengalaman.
“Hanya sayangnya tidak mengantongi sertifikasi, berupa sertifikat keahlian dari warga asli kita tersebut,” katanya.
Dia menambahkan, sementara tahun ini memangdi Polda Papua Barat ada penerimaan calon siswa Secaba Polri jalur Otsus, dengan kuota sebanyak 1.500 orang.
Di mana untuk 13 kabupaten dan astu kota masing-masing memperoleh jatah 100 orang, dan 100 lagi dari Polda, jelasnya. (MC Kab. Sorong/rim/toeb)