:
Oleh MC KOTA BANDUNG, Kamis, 6 Mei 2021 | 09:26 WIB - Redaktur: Juli - 147
Kota Bandung, InfoPublik - Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bandung, Ema Sumarna meminta warga lebih bijak memilih prioritas mobilitas menjelang libur Lebaran 2021. Sekali pun mobilitas tersebut masih di dalam wilayah aglomerasi.
Ema mengungkapkan, kebijakan penerapan posko cek poin bukan ingin mengekang mobilitas masyarakat. Namun, sebagai upaya pemerintah mengendalikan penyebaran COVID-19.
Saat ini pandemi COVID-19 masih belum menunjukan tren penurunan. Di lain hal, potensi kerumunan masih terjadi di tengah masyarakat. Sehingga dikhawatirkan terjadi tsunami COVID-19 seperti yang terjadi di India dan Malaysia.
“Yakini bahwa pandemi masih ada. Faktanya, pada satu minggu ini ada kenaikan. Sehingga kewaspadaan adalah keniscayaan. Mari tingkatkan terus disiplin 5 M,” ucap Ema saat menjadi narasumber di Radio PRFM, Rabu (5/5/2021).
Ema tidak memungkiri apabila saat ini mobilitas masyarakat mengalami peningkatan. Bukan hanya persoalan mudik, namun juga berkenaan dengan persiapan menjelang Idulfitri.
Upaya mengendalikan pandemi COVID-19 tidaklah mudah. Untuk itu, kesadaran masyarakat tetap menjadi kunci penting dalam rangka mencegah lonjakan kasus saat libur Lebaran nanti.
“Mari bangun semua empati terhadap situasi dan kondisi terkini. Bangun kesadaran masing-masing. Kalau tidak urgent, lebih baik diam di rumah. Di luar itu, kita kurangi mobilitas,” pinta Ema.
Kendati masuk dalam wilayah aglomerasi Bandung Raya, Ema menegaskan bahwa Kota Bandung tetap waspada menerapkan penyekatan secara ketat. Mulai Kamis, 6 Mei 2021, 8 posko cek poin akan bersiaga hingga Senin, 17 Mei 2021.
Ema mengingatkan prioritas mobilitas masyarakat harus dipikirkan secara matang. Selain itu, warga Kota Bandung diharapkan melengkapinya dengan dokumen perjalanan dan dokumen kesehatan.
“Walaupun sudah disepakati masyarakat di wilayahan aglomerasi diperbolehkan, tapi pasti ada pengecekan. Kalau di luar aglomerasi kita konsisiten mudik itu dilarang," katanya.
Lebih lanjut kata dia, meskipun ada pengecualian kalau masalah darurat, harus dibuktikan duntuk meyakinkan petugas masuk kategori yang dikecualikan.
Selain pemeriksaan dokumen, lanjut Ema, Dinas Kesehatan Kota Bandung juga akan menguji secara acak kepada pendatang yang melewati posko cek poin.
“Dari Dinas Kesehatan akan uji sampel. Walaupun yang paling cepat sebatas rapid antigen. Tentunya itu bersifat sampel karena ada keterbatasan dan dari sisi durasi waktu harus dipertimbangkan,” katanya.
