Gubernur Papua Barat Gelar Rapat persiapan Penyusunan RPJMD 2017-2022

Manokwari, InfoPublik – Pasca dilantiknya Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan dan Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani, SH, M.Si  oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 12 Mei 2017 yang lalu, Pemprov Papua Barat segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat Periode 2017-2022.

Oleh sebab itu, sebagai langkah awal dalam menyamakan persepsi dan pemahaman kepada seluruh pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat terhadap program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemprov Papua Barat menggelar acara Rapat Persiapan Penyusunan RPJMD, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (13/6).

 Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Drs. Nataniel D. Mandacan, M.Si,  Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada Yogyakarta Dr. A. Tony Prasetiantono, Ph.D serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat .

Rapat Persiapan Penyusunan RPJMD Provinsi Papua Barat Periode 2017-2022 ini merupakan perwujudan dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang telah disampaikan kepada masyarakat Papua Barat pada masa kampanye selama tiga bulan dengan mengambil motto “Membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih menuju Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat”.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan,  berdasarkan kondisi riil yang ada di Provinsi Papua Barat,  bahwa pembangunan infrastruktur sangatlah penting untuk membuka daerah yang terisolasi terutama di kampung atau di desa.

“Namun tentunya pembangunan ini harus kita sinergikan antara Pemerintah Pusat Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten dan Kota baik itu pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara yang sesuai kondisi daerah harus diprioritaskan untuk lima tahun ke depan,” katanya.

Disampaikan, bahwa Presiden Joko Widodo sangat memberikan perhatian lebih kepada masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Papua, termasuk Papua Barat, dengan mendorong terciptanya berbagai pembangunan infrastruktur pendukungnya, termasuk dengan menetapkan Kota Sorong sebagai kawasan ekonomi khusus. Karena sebagai pintu masuk wilayah Papua dan Papua Barat.

“Selain itu, Jokowi juga mencanangkan Kota Sorong bagian dari tol laut di antara beberapa daerah seperti Belawan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Oleh sebab itu peluang yang sudah dberikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemda Papua Barat mari kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat,” ujar Mandacan.

Selain itu, menurutnya, potensi-potensi sumber daya alam baik di darat, laut atau di dalam tanah yang melimpah harusnya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal di daerah Papua Barat saat ini, dan juga dengan adanya pembangunan infrastruktur termasuk akses jalan yang bisa sampai ke pelosok kampung di wilayah Papua Barat.

“Diharap nantinya akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, ekonomi rakyat dan pertanian, semuanya itu bisa maju dan berkembang manakala pembangunan infrastruktur termasuk jalan sudah bisa kita laksanakan dengan perencanaan yang baik,” tambah Mandacan.(Mc Prov Papua Barat/Kus)