:
Oleh MC Papua Barat, Jumat, 17 Maret 2017 | 09:43 WIB - Redaktur: Tobari - 1K
Manokwari, InfoPublik – Pemerintayh Provinsi Papua Barat, melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kapasitas Kelembagaan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan di Kabupaten Manokwari, Kamis (16/3).
Rakor tersebut merupakan langkah nyata Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam mengembangkan program-program bidang komunikasi dan informatika yang telah dijalankan pemerintah daerah. Rakor diikuti oleh perwakilan peserta sebanyak 60 orang yang berasal dari Dinas Kominfo Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat.
Selain itu, dalam upaya penguatan kapasitas kelembagaan serta singkronisasi dan evaluasi kinerja aparatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat turut menghadirkan narasumber Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Dalam Negeri, pimpinan Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Papua Barat, PT. Telkom Regional 7 Makassar.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta dinamika global dan lokal masyarakat, permasalahan yang menjadi perhatian lembaga negara adalah bagaimana memastikan ketersediaan layanan komunikasi dan informasi di seluruh pelosok Indonesia.
Dalam amandemen UUD 1945, Pasal 28 F mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Gubernur Papua Barat dalam sambutannya, yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Drs. Nataniel D. Mandacan, M.Si, mengatakan, bahwa dalam upaya pengendalian pelaksanaan fungsi kenegaraan dan pemerintahan agar senantiasa berorientasi ke arah pencapaian tujuan nasional.
“Maka setiap gerak langkah kinerja aparatur yang terlibat langsung di dalamnya perlu dikoordinasikan dengan baik dan benar,” katanya.
Koordinasi kegiatan secara teratur dan benar akan menyediakan pelayanan informasi dan komunikasi yang utuh, benar dan dapat dipertanggung jawabkan, lengkap dan dapat dipercaya sebagaimana fakta yang ada serta dokumentasi sebagai bukti otentik.
Sehingga sangat besar perannya guna mendukung upaya pelestarian proses kegiatan administrasi pemerintahan yang baik saat ini maupun penataan tertib administrasi yang akan datang.
Menurutnya, koordinasi antar aparatur pemerintah sangat penting karena melalui koordinasi yang baik pemerintah tidak kehilangan fungsinya untuk menjalankan program-program yang ditujukan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, salah satu upaya untuk membangun komunikasi dan etos kerja yang baik di daerah maka Pemerintah Provinsi Papua Barat, melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, diharapkan terus berupaya dan meningkatkan pelayanan di bidang komuniasi dan informatika.
Serta mensosialisasikan kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat provinsi dan kabupaten/kota untuk kemudian diteruskan kepada seluruh masyarakat. (MC Papua Barat/toeb)