BRIN Bantu Riset Kabupaten Banggai untuk Pengelolaan Potensi SDA

Jakarta, InfoPublik - Kabupaten Banggai merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota nya adalah Kecamatan Luwuk. Kabupaten Banggai terbagi menjadi 3 wilayah Banggai Induk, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Kabupaten Banggai mempunyai potensi  sumber daya alam (SDA) yang luar biasa melimpah.

Di antaranya SDA tersebut meliputi gas, minyak, nikel, dan emas. Selain itu dari hasil perkebunan terdapat perkebunan sawit dan kelapa, begitu juga dengan pertaniannya, dimana Kab. Banggai menjadi lumbung pangan di wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng). Tidak hanya itu Kab. Banggai juga daerah pengekspor lobster dan gurita ke Eropa dan Amerika.

Demikian yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Banggai Amirudin dalam penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah (DRID) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tentang  Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Dan Penerapan, Serta Invensi Dan Inovasi di Kabupaten Banggai. Bertempat di Gedung BJ. Habibie Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Menurut Amirudin, pada 5 tahun yang lalu sebelum dirinya menjabat Bupati, Banggai ini stag pada PAD diatas 1,8-1,9 Triliyun.  Namun ketika tahun pertama setelah menjabat Bupati PAD nya meningkat menjadi 2,4 T, kemudian pada tahun kedua mencapai 3,2 T.

‘’Meski demikian kami belum merasa puas dengan melihat potensi daerah Banggai ini yang begitu besar. Sehingga merasa jika hanya Pemda yang bekerja maka tidak akan mampu untuk menggali potensi besar itu. Maka itu kami mencoba datang ke BRIN untuk meminta bantuan dalam melakukan riset terhadap apa yang ada di Banggai agar capaian-capaian ini bisa berhasil,’’ ucapnya.

Lebih lanjut Amirudin mengungkapkan bahwa secara kasat mata dirinya sering melihat dan merasa puas jika PAD Banggai ini mencapai di atas 5-6 T. Hal tersebut dikarenakan potensi SDA dan lain-lainnya daerahnya sangat banyak. Seperti sekarang ini yang bisa dikerjakan dari bidang gas hanya C2,C3, C4, sulfurnya masih banyak terbuang. Bersukurnya sulfur ini tidak dilihat sebagai limbah saja namun bisa dijadikan pupuk pertanian. Selanjutnya masih ada lagi Co2 yang harus dikelola, sehingga Co2 ini bisa dimanfaatkan sebagai cool storage untuk menampung ikan, sayuran dan buah-buahan berpotensi besar.

Oleh sebab itu tambah Amirudin, meski usianya baru 4 bulan BRIDA ini terpisah dari Balibang pihaknya langsung tancap gas, untuk melakukan kerja sama baik kepada universitas, serta lembaga seperti BRIN. ‘’Karena tanpa bantuan dari teman-teman BRIN yang berjumlah ribuan orang - orang pintar ini saya yakin potensi kita akan sia-sia,’’ tegasnya.

Amirudin menilai bahwa perlu adanya pemikiran, apa yang harus dikerjakan agar potensi SDA yang masih berada dalam perut bumi bisa kita angkat dan dapat dimanfaatkan khususnya bagi masyarakat Banggai dan secara umum bagi masyarakat Indonesia. Meningat meski sudah dipisah Banggai itu menjadi 3 wilayah, akan tetapi masih sangat besar dengan luas wilayah 9600 KM. Jika disamakan mungkin lebih luas dari Provinsi Banten. ‘’Mudah-mudahan kerja sama ini dapat dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat untuk semua,’’ ujar Amirudin

Sementara itu Deputi DRID, Yopi, dalam sambutannya mengatakan bahwa tugas DRID ini lah yang melakukan koordinasi menghubungkan unit kerja di BRIN dengan seluruh pemerintah daerah.

Dikatakan oleh Yopi, BRIN sendiri merupakan hasil dari koordinasi dari balitbang-balitbang berasal dari kementerian atau lembaga yang berintegrasi untuk urusan kelitbangan yang selama ini tepisah-pisah, seperti LIPI, BATAN, LAPAN, BPPT dan Ristek. Sehingga total pegawai yang di BRIN ini sebanyak 13.000 orang dan ini merupakan suatu badan yang terbesar secara nasional. Selain itu terdapat 10.000 SDM periset dari berbagai expert masing-masing, inilah yang ditawarkan ke mitra-mitra salah satunya ke pemda.

Yopi menyebutkan jika DRID berhubungan dengan daerah, selalu melihat potensi dan problem. Potensi di Banggai ini luar biasa khususnya pada bidang perikanan, pertanian dan kelautan serta gas sebagai potensi utama. DRID akan menilai apakah potensi utama tersebut sudah optimal atau belum diupgrade lagi atau perlu suatu penguatan. Jika perlu suatu kebijakannya maka silakan menghubungi kami, karena kami ada expertnya, karena BRIDA ini melakukan kajian bukan berbasis bukti sebagai pekerjaan utamanya.

‘’Kajian-kajian yang kami laksanakan sudah banyak seperti di bidang pangan, kemiskininan, stunting hingga persampahan, dll, dan ini merupakan permohonan dari Pemda/Pemkab. Jadi silakan Bupati Banggai berkirim surat ke kami, karena jika Bupatinya sendiri yang meminta berarti sudah melihat kondisi yang riil di lapangan. Hal tersebut lah yang kami tunggu dan kami harapkan, karena keproaktifan kedua pihak menjadi sangat penting,’’ ungkap Yopi dalam keterangannya dikutip dari laman BRIN, Jakarta, Sabtu (24/2/2024).

Selanjutnya Yopi mengutarakan bahwa sekarang ini ada satu hal yang urgent yakni memasukan index penguasaan iptek di dalam dokumen Ranwal RPJPD. Sehingga indikator apa yang akan dimasukan untuk Kab. Banggai atau Provisi Sulawesi Tengah.

‘’Untuk itu kita siap memback-up. Kenapa ? karena ini sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat juga sudah berkoordinasi dengan Kemendagri tinggal tindak lanjut dari masing-masing daerah dalam menyiapkan Ranwal RPJPD atau RPJMD dan beberapa index yang dibutuhkan terkait dengan Keputusan kelitbangan,’’ terang Yopi

Dirinya juga mendorong pemda untuk menyusun dokumen induk pengajuan iptek, bisa saja mengikuti RPJMD. Apabila dalam jangka pendek membutuhkan pendampingan, nanti BRIN siap mendampingi melalui PIC nya .

Mudah-mudahan apa yang dikemas oleh Tim dari Banggai dan apa saja yang dikoordinasikan oleh unit kerja di BRIN benar-benar bisa terealisasi, dan mohon untuk Bersama-sama memantau. ‘’Kami berharap tandatangan PKS tidak hanya sebatas tandatangan saja untuk meluruhkan tanggungjawab di awal, tetapi berharap bisa benar-benar dilaksanakan oleh kedua belah pihak du nit kerja terkait,’’ harap Yopi.

Sebagai informasi kerja sama ini kapanpun bisa diaddenumkan, jika ada usulan baru sekiranya perlu dilaksanakan, dan akan dikoordinasikan dengan unit kerja. ‘’Jadi kita harus bekerja cepat, gesit dan yang terpenting bisa bermanfaat bagi  berbagai pihak yang terlibat dalam kerja sama ini,’’ ungkapnya.