:
Oleh Wahyu Sudoyo, Kamis, 15 Desember 2022 | 11:15 WIB - Redaktur: Untung S - 282
Jakarta, InfoPublik – Jajaran pimpinan tinggi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendapatkan apresiasi dari Menteri LHK karena dinilai telah berhasil dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi, yang diwujudkan melalui beberapa penghargaan sepanjang 2022.
Penghargaan tersebut antara lain adalah anugerah predikat Sangat Baik di bidang Meritokrasi, peringkat tertinggi di bidang Pengelolaan Arsip, Top 15 Inovasi Pelayanan Publik untuk Sipongi, Top 5 Outstanding Achievement untuk SIPUHH, terbaik dalam SDG Action Award, serta salah satu yang terbaik dalam keterbukaan informasi publik.
"Dari capaian diatas, menjadi penting sekali untuk memastikan kematangan sistem birokrasi kita menyeluruh dan nyata di lapangan. Ukuran efektivitas manfaat reformasi birokrasi kita adalah di antaranya bagaimana unit-unit kerja kita memenuhi aspek Zona Integritas serta mendapatkan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya dalam keterangan resmi yang diterima InfoPublik terkait Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) internal KLHK secara virtual pada Rabu (14/12/2022).
Rakorwas dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022, ini dibuka secara langsung oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya dan diikuti oleh seluruh jajaran pejabat pimpinan unit kerja lingkup KLHK.
Menurut Menteri LHK, Rakorwas ini dimaksudkan untuk membangun komitmen bersama seluruh satuan kerja (Satker) untuk mengintegrasikan antara pengelolaan risiko, pengendalian korupsi, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kapabel akan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan KLHK.
Dia menyampaikan arahan terkait dengan kerangka implementasi Reformasi Birokrasi kepada seluruh jajaran pimpinan tinggi di KLHK.
"Reformasi Birokrasi adalah sebuah proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme SDM Aparatur," jelas. Menteri Siti.
Lebih lanjut Menteri LHK mengatakan, tahap kedua Reformasi Birokrasi akan sepenuhnya diukur dari capaian manfaat nyata di lapangan dan kepuasan masyarakat secara tematik atau dikenal sebagai Reformasi Birokrasi (RB) Tematik, meliputi RB untuk Pengentasan Kemiskinan, RB untuk Kemudahan Investasi, RB untuk Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, dan RB untuk pencapaian prioritas Presiden.
KLHK dipastikan akan memiliki andil besar dalam pencapaian seluruh tema-tema diatas, apabila RB Tematik akan diukur dari hasil (outcome), dampak (impact) dan kepuasan publik.
"Kita tidak lagi bisa cukup puas dengan hasil-hasil penilaian mandiri kita yang sebenarnya masih ditujukan pada pemenuhan elemen dasar dan cenderung masih terfragmentasi. Kita sudah saatnya siap untuk dinilai secara utuh dan multi aspek oleh siapapun, terutama oleh pihak-pihak berkepentingan, pihak-pihak pengguna layanan KLHK, dan masyarakat secara luas," Jelas Menteri Siti.
Menteri Siti juga meminta jajaran KLHK untuk mempercepat pemenuhan target Reformasi Birokrasi 2024 dan transisi menuju Reformasi Birokrasi Tematik.
Dalam hal ini, beberapa hal yang ditekankan antara lain adalah: (1) Melakukan langkah-langkah pemantapan sistem manajemen dan pengendalian internal agar matang dan kokoh melalui penerapan manajemen risiko; (2) Melakukan percepatan transformasi budaya organisasi, melalui perbaikan proses bisnis, penguatan sumber daya manusia, dan investasi besar dalam penerapan teknologi digital; (3) Membentuk atmosfir anti korupsi melalui langkah-langkah kolaboratif dengan berbagai pihak secara terstruktur dengan peta jalan yang jelas; (4) Menyiapkan diri untuk bekerja berorientasi pada outcome dan sadar bahwa capaian akan dinilai berdasarkan kepuasan masyarakat; dan (5) Melaksanakan semua langkah-langkah sebagaimana telah disusun dalam Peta Jalan Anti Korupsi KLHK.
Foto: Biro Humas KLHK