:
Oleh Astra Desita, Selasa, 19 Januari 2016 | 08:51 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 387
Jakarta, InfoPublik - Menpora Imam Nahrawi menerima kedatangan Ketum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) M Rifai Darus dan belasan pengurus lainnya di Gedung Kemenpora, Jakarta, Senin (18/1).
Tujuan kedatangan KNPI adalah, melaporkan beragam masalah organisasi kepemudaan yang terjadi dalam setahun terakhir, serta memaparkan sejumlah program pada 2016. "Agenda kami 2016 ini mulai mendata semua pengurus KNPI dari tingkat kecamatan sampai pusat, serta para alumninya," ujar Rifai.
Menurut putra asli Papua ini, organisasinya bermaksud menargetkan penataan secara total. "Ada 153 OKP, dari sekian itu banyak yang tidak sehat, misalnya ada di pusat tapi tidak ada di daerah. Kita sudah merapikan sejak Musda. Kami tidak menerima Musda sebuah organisasi kalau tidak punya mandat. Kita harus mengambil langkah berani begitu agar OKP bisa tertib," urai Rifai.
Para pengurus DPP KNPI yang menghadap Menpora ini mengakui secara jujur bahwa pada umumnya organisasi yang hidup adalah organisasi kepemudaan di tingkat pelajar dan mahasiswa, maupun organisasi di bawah parpol. "Di luar itu, banyak yang tidak jelas," lanjut Rifai.
Setahun kepengurusan DPP KNPI di bawah pimpinan Rifai Darus diakui lebih banyak mengurus konfliknya dibanding fokus pada gerakan-gerakan kepemudaan. Sekjen DPP KNPI Sirajudin mengatakan proses legalisasi organisasi diatur juga di UU Keormasan. "UU Kepemudaan hanya mengatur usia, namun tidak mengatur hal-hal detail lainnya," katanya.
"Terkait KNPI, kita tidak bisa beraktivitas normal dalam empat bulan terakhir. Sejauh ini kita memakai rumah Ketum di Pasar Minggu sebagai kantor. Sebenarnya saat ini tidak ada lagi yang diperdebatkan soal keabsahan. Sebagai orang muda di bawah pembinaan Kemenpora, butuh diatur regulasi yang jelas, misalnya butuh diatur Peraturan Organisasi (PO) yang kuat untuk menertibkan organisasi kepemudaan secara baik," Kata Sirajudin.
Sementara itu Ketua Bidang Organisasi Risman mengatakan dirinya sering berhubungan dengan KNPI di daerah. "Paling update, di Mataram lagi ribut polisi dengan masyarakat terkait. Di 34 provinsi, banyak KNPI di daerah yang berusaha dipecah. Motifnya berbeda-beda.
Pemerintah di daerah terbawa arus. Dari seluruh kegiatan pelantikan, di Kepri yang paling mewa. Namun polisi tidak memberi izin karena tekanan dari Jakarta. Kami hampir kehilangan cara untuk mengatasinya," keluh Risman.
Para pengurus KNPI ini juga mempersoalkan tidak bisa ditempatinya kantor yang selama ini menjadi markasnya. "Kantor kami dijarah, dirusak, dan dicuri oleh preman-premannya kubu KNPI tandingan. Mereka di-backup Aziz Syamsuddin sebagai Ketua Komisi II. Padahal, secara legalitas, Perkumpulan KNPI Pemuda Indonesia adalah legalitas hukum kami di Kemenkumham," tutur Risman.
Risman menambahkan, saat ini kantornya dalam kondisi di police line. "Sound system dan lain-lain dibawa semua sama preman. Saya menegaskan tidak boleh ada korban," lanjutnya.
Sementara itu, program-program kerja KNPI sendiri dituturkan mulai berjalan. "Tanggal 25-30 April 2016 ada Jambore Poros Maritim Pemuda di Bangka, serta program lain dari 51 bidang. Tiap bidang satu program saja. Program kami sudah siap semua. Semangat kami butuh didukung pemerintah. Sebab kalau pemuda berkonflik terus, tidak elok juga," ujar Rifai.
Menanggapi hal tersebut Menpora meminta menghadapi persoalan yang ada secara produktif. "Saya sepakat bahwa konflik harus dihindari. Kalau pondasi konflik itu kita sadari, berarti kita menyelesaikannya lebih mudah. Tapi kalau berdasarkan suka dan tidak suka, maka akan sulit. Saya bersama Wapres sudah sejak awal mengakui KNPI hasil Kongres Papua," ujarnya.
"Fakta lapangan yang tidak bisa dipungkiri adalah mereka bergerak di lapangan dan didukung aparat. Karena konflik ini tidak berawal dari pemerintah, maka mestinya masih ada jalan keluar yang bisa diselesaikan. Kalau dikembalikan ke pemerintah lagi, maka pemerintah pasti akan mengonfrontir kedua belah pihak lagi. Urusan anasir politik memang susah. Ketika ada yang meminta ketegasan, kami kembalikan ke legalitas bahwa KNPI Kongres Papua yang legal. Kalau diajak tegas-tegasan dan berani-beranian, jangan meragukan pemerintah," lanjut Menpora.
Deputi Pemberdayaan Pemuda Yuni Poerwanti mengatakan ketika ada dualisme, dirinya mengambil langkah untuk meminta penjelasan kepada Kemenkumham ditujukan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) tanggal 10 Desember 2015 agar mendapatkan jawaban formal.
"Sebab akar masalahnya senang-tidak senang. Teman-teman merasakan konflik memakan banyak waktu dan tidak ada gunanya. Organisasi kepemudaan tugas dan fungsinya ada di Deputi Pengembangan Pemuda berdasar struktur baru. Namun saya akan tetap siap membantu," kata Yuni.
Deputi Pengembangan Pemuda Sakhyan Asmara mengatakan pemerintah dari awal telah mengakui Kongres KNPI Papua. "Dokumen-dokumen pengakuan pemerintah, misalnya Kongres di Papua yang dihadiri Wapres JK dan Menpora, hingga pelantikan di Gedung Kemenpora perlu disampaikan ke aparat," kata Sakhyan.
Setelah mendengarkan berbagai permasalahan tersebut, Menpora meminta program tetap dijalankan. "Saran saya, program tetap jalan. Kantornya ambil alih dan dipakai saja. Kalau kubu lain menyerang lagi, biar urusan polisi. Sehabis dari sini, segera menghadap Mabes Polri dan Kemenkumham untuk menyelesaikan masalah," pintanya.
