Jakarta, InfoPublik - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten gencar melakukan sosialisasi terkait Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) dan kini menyasar generasi muda di Kabupaten Serang.

Bertempat di MTs Nurul Bahri, Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, Rabu (12/11/2025),  sosialisasi dipimpin Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten, Felucia Sengky Ratna, dan didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non Tempat Pemeriksan Imigrasi (TPI) Serang, I Gusti Agung Komang Artawan.

Adapun peserta sosialisasi adalah siswa-siswi MTs Nurul Bahri sebagai peserta utama kegiatan, dewan guru, Babinsa, Bhabinkamtibmas hingga tokoh masyarakat.

Menurut Felucia, kegiatan itu  merupakan bagian dari program Desa Binaan Imigrasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, terhadap bahaya kejahatan lintas negara, terutama di wilayah perdesaan. “Kami ingin masyarakat, terutama generasi muda, memahami risiko dan modus kejahatan lintas negara, agar dapat melindungi diri dan lingkungan sekitar dari potensi perdagangan orang maupun penyelundupan manusia,” kata Felucia dalam keterangannya.

Sementara itu, Sekretaris Desa Lontar, Endi, mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh jajaran Imigrasi Banten. “Atas nama pemerintah desa dan masyarakat, kami berterima kasih atas perhatian dan edukasi yang diberikan. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan kesadaran warga,” ujarnya.

Materi sosialisasi mencakup pengenalan Desa Binaan Imigrasi, modus operandi TPPO dan TPPM, dampak terhadap korban dan masyarakat, hingga langkah pencegahan serta prosedur pelaporan yang tepat.

Desa Lontar sendiri merupakan salah satu Desa Binaan Imigrasi di Kabupaten Serang yang dinilai strategis sebagai proyek percontohan (pilot project) dalam pencegahan TPPO dan TPPM berbasis masyarakat.

Pemilihan lingkungan pendidikan sebagai lokasi kegiatan juga dianggap efektif untuk menanamkan pemahaman sejak dini kepada generasi muda yang termasuk kelompok rentan terhadap kejahatan lintas negara.