Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah. (Foto: Dok KPK)
Jakarta, Infopublik - Wakil Ketua Komisi Pembertantasan Korupsi KPK Alexander Marwata menerangkan, perubahan area indikator pencegahan korupsi pada 2024 adalah berupa pemisahan area perencanaan dan penganggaran, serta perluasan area perizinan dengan memasukan sektor layanan publik. Area tata kelola dana desa tidak diikutsertakan, mengingat desa merupakan entitas berbeda dari Pemda.
“Sebagai bagian dari pemantauan pelaksanaan di lapangan, akan dilakukan beberapa program pendalaman MCP, antara lain Pemantauan Pelaksanaan PBJ, Pemantauan Pelayanan Publik bersama Stakeholder terkait (Tim Saber Pungli) melalui TL pengaduan dan pemantauan dan/atau sidak, Penguatan APIP dalam rangka optimalisasi pengawasan, dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan lainnya, misalnya penyelesaian BMD bermasalah,” ujar Alex, dalam keterangan tertulis yang diterima Infopublik, Rabu (20/3/2024).
Alex berpesan agar seluruh Pemda dapat meneguhkan komitmen dalam pencegahan korupsi. “Sinergi dan kolaborasi yang melibatkan seluruh instansi dan peran serta masyarakat merupakan satu simpul kuat yang dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Tanggung jawab pemberantasan korupsi bukan hanya KPK, melainkan tanggung jawab seluruh elemen anak bangsa,” tutup Alex.
Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menyampaikan komitmen BPKP bersama KPK dan Kemendagri dalam mendukung pelaksanaan MCP oleh pemda. “Kami sangat menekankan sinergi dan berkolaborasi agar implementasi MCP lebih substantif dan menjadi concern pemerintah daerah. Diharapkan pengendalian korupsi dapat berkualitas dan dilakukan dalam waktu cepat,” kata Agustina.
Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir juga mengajak pihak-pihak yang terlibat dalam MCP, termasuk pemda “Jadikan MCP sebagai alat untuk mendiagnosa potensi korupsi di daerah, lakukan langkah perbaikan untuk menutup sekecil apapun celah korupsi di daerah,” kata Tomsi.
Kegiatan Rakornas dilanjutkan dengan penghargaan bagi Pemda Tahun 2023, serta diskusi panel bertema “Mewujudkan Tata Kelola dan Inovasi Pengadaan Barang dan Jasa yang Berintegritas dan tema “Mewujudkan Tata Kelola dan Inovasi Pelayanan Publik Prima dan Berintegritas dengan narasumber dari POLRI, Kemendagri, LKPP, Ombudsman RI, GAPENSI, TII, dan YLKI.
Pemerintah daerah dan publik dapat mengakses MCP melalui aplikasi JAGA maupun website https://jaga.id. Setiap tahunnya, KPK bersama dengan Kemendagri dan BPKP melakukan evaluasi atas hasil MCP tersebut. Pada tahun 2023, hasil pelaksanaan MCP pada 546 Pemerintah Daerah menghasilkan indeks nasional sebesar 75,13. Angka ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai indeks 76,29 atas implementasi 542 pemerintah daerah.
Berdasarkan pengelompokan tingkat pemerintah daerah, rerata indeks pencegahan korupsi tahun 2023 untuk pemerintah provinsi sebesar 79,98 dimana tiga provinsi teratas antara lain Bali (98,37), Jawa Barat (97,62) serta Kalimantan Barat (97,58).
Sementara itu, rerata indeks pencegahan korupsi pemerintah kabupaten sebesar 72,70, di mana tiga pemerintah kabupaten teratas antara lain Badung (96,67), Purbalingga (95,30) serta Jombang (95,28). Selanjutnya rerata indeks pencegahan korupsi pemerintah kota sebesar 84,36 di mana tiga pemerintah kota teratas antara lain Semarang (97,66), Denpasar (97,29) serta Surabaya (96,99).
Berdasarkan cluster skor MCP, diketahui baru terdapat 66,12 persen (361 Pemda) yang berada di cluster I (skor 75,01-100); 21,79 persen (119 Pemda) berada di cluster II (50,01 -75,00); 9,34 persen (51 Pemda) berada di cluster III (25,01 – 50,00); dan 2,75 persen (15 Pemda) yang berada di cluster IV.
_thumb.jpg)
