:
Oleh Eko Budiono, Kamis, 20 Juli 2023 | 19:27 WIB - Redaktur: Untung S - 121
Jakarta, InfoPublik - Media memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi di sebuah negara, dan mengatasi beragam tantangan yang berpotensi muncul selama pemilu.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Teuku Faizasyah, melalui keterangan tertulisnya, saat membuka acara diskusi “Intersession Bali Civil Society and Media Forum” di Tangerang, Selasa (18/7/2023).
Faizasyah menyampaikan, media juga berkontribusi besar dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang berjalan secara demokratis.
“Termasuk mengatasi tantangan hilangnya akuntabilitas politik, informasi yang menjelek-jelekan, dan memastikan independensi media dalam pemilu,” ujar Faizasyah.
Menurutnya, diskusi tersebut menjadi penting untuk dilakukan apalagi ada beberapa negara Asia yang akan menggelar pemilu pada 2023 dan 2024, antara lain Thailand, Singapura, Kamboja, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, dan India.
Sementara di Eropa, terdapat setidaknya 24 negara yang melaksanakan pemilihan umum pada 2023.
"Intersession Bali Civil Society and Media Forum” adalah forum diskusi yang melibatkan sejumlah mitra organisasi masyarakat madani (CSO) dan perwakilan media.
Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian acara persiapan Bali Civil Society and Media Forum dan Bali Democracy Forum (BDF).
Diskusi tersebut turut dihadiri oleh peserta, antara lain dari Dewan Pers Indonesia, Asian Network for Free Elections, Lembaga Survei Indonesia, dan Project Multatuli.
"Saya yakin diskusi ini kan memperkuat upaya kolektif kita untuk mempromosikan dan memperkuat demokrasi ... Pemilu adalah faktor penting untuk mencapai tujuan tersebut," kata Faizasyah.
Bali Civil Society and Media Forum sudah diadakan sejak 2018 menjelang Bali Democracy Forum. Forum tersebut merupakan wadah dialog antara organisasi-organisasi masyarakat sipil, media, dan pemerintah dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi.
Sementara itu, BDF, yang telah diselenggarakan sejak 2008, merupakan forum tahunan antar-Menteri Luar Negeri dari negara-negara Asia-Pasifik yang demokratis.
BDF juga merupakan forum atau pertemuan kerja sama antarnegara yang inklusif dan terbuka mengenai perkembangan demokrasi di kawasan Asia Pasifik. Bali Democracy Forum dilaksanakan setiap tahun pada Desember di Bali.
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Teuku Faizasyah dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/5/2023). Foto: InfoPublik/Amiry Yandi