:
Oleh Eko Budiono, Rabu, 17 Mei 2023 | 06:47 WIB - Redaktur: Untung S - 302
Jakarta, InfoPublik - Dalam upaya mengembangkan hubungan keterkaitan antara satu daerah dengan daerah lainnya yang menunjang pembangunan daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri melangsungkan Rapat Pemetaan Urusan yang Dapat Dikerjasamakan, bertempat di Hotel Orchardz Jayakarta pada Selasa (16/5/2023).
“Kerja sama daerah merupakan upaya transformasi ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan perekonomian daerah,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama, Raziras Rahmadillah, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (16/5/2023).
Menurut Raziras, kerja sama daerah akan memanfaatkan sumber daya lokal secara sinergis dan meningkatkan pendapatan daerah.
"Daerah perlu menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kerjasama daerah dalam mendorong perkembangan ekonomi digital. Nantinya, setiap daerah dapat melakukan proses perencanaan monev yang terpantau," katanya.
Raziras menyampaikan, Kemendagri telah berperan mendorong kerja sama antardaerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional untuk melakukan koordinasi pembinaan umum kepada daerah-daerah.
Implementasinya, Kemendagri telah membuat pedoman pemetaan urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan pada akhir 2020, dan telah melakukan sosialisasi pedoman pemetaan tersebut secara daring.
Raziras mengatakan, terdapat 35 daerah yang telah melakukan pemetaan urusan yang akan dikerjasamakan, di antaranya Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Selatan.
Proses kerja sama antar daerah nantinya bermanfaat dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan percepatan pelayanan publik.
“Pemerintah Daerah perlu memaksimalkan peran Tim Koordinasi Kerjasama Darah (TKKSD) dalam meningkatkan efektivitas kerja sama daerah,” kata Raziras.
Rangkaian kegiatan rapat dilangsungkan dengan mengundang beberapa pemateri, yaitu dari USAID ERAD, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, dan Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
Foto: Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri