Direktur PPS: 80 Proyek Diselesaikan dengan Nilai Pekerjaan Rp28, 8 Triliun

:


Oleh Jhon Rico, Jumat, 3 Maret 2023 | 18:14 WIB - Redaktur: Untung S - 179


Jakarta, InfoPublik - Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktur PPS/Direktur D) Katarina Endang Sarwestri melaporkan, tim PPS telah menyelesaikan 80 pekerjaan selama kurun waktu 2021 dan 2022. Laporan lengkapnya pun telah dituangkan dalam IN-17.

Hal itu diungkapkan Endang saat menyampaikan laporan kegiatan Tim PPS pada Acara Penyampaian Hasil Kegiatan (Exit Meeting) Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Direktorat PPS/Direktorat D, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung, Jumat (3/3/2023).

"Berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Intelijen, kami telah menyelesaikan kegiatan PPS sebanyak 80 Proyek dengan nilai pekerjaan yang berhasil dikawal sebesar Rp28.879.717.328.580,00 yang terdiri dari 4 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan 76 Proyek Bersifat Strategis Lainnya,” ujar Direktur PPS.

Adapun proyek-proyek yang dilakukan PPS tersebut, meliputi sektor-sektor pembangunan strategis diantaranya, sektor infrastruktur jalan, sektor kebandarudaraan, sektor pengairan, sektor pertanian, sektor kelautan, dan IPTEK.

Kemudian, sektor kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus, sektor pariwisata, sektor perumahan dan sektor strategis lainnya.

Menurut dia, stakeholder yang menjadi mitra cukup beragam, baik dari Kementerian/Lembaga maupun BUMN, diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Agama.

Kemudian, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), PT Angkasa Pura I (persero), PT Indofarma Global Medica (IGM), Perusahaan Pengelolaan Aset, PT Pos Indonesia (persero) dan PT Geo Dipa Energi (persero).

"Pengamanan dalam rangka pengamanan pembangunan strategis bukan bertujuan menghapuskan stakeholder yang bersangkutan dari pertanggungjawaban baik secara perdata, adminitrasi dan/atau pidana atas perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan kewenangan, namun bertujuan untuk meminimalisir adanya praktik penyimpangan dalam pelaksanaan proyek strategis yang kita kawal dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Target Operasi yang telah ditetapkan oleh Tim PPS,” kata dia.

Direktur PPS juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga atas dedikasi dan pengabdiannya kepada nusa dan bangsa.

Foto: dok. Puspenkum