:
Oleh Pasha Yudha Ernowo, Rabu, 21 Desember 2022 | 17:24 WIB - Redaktur: Untung S - 275
Jakarta, InfoPublik – Dalam rangka pengawasan mitra kerja di Provinsi Sulawesi Utara, Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke empat lingkungan Peradilan di Sulawesi Utara, terkait Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023.
“Tujuan kunjungan kerja ini sebagai tugas konstitusional dalam pengawasan terhadap mitra di daerah dan menjadi masukan dalam rapat dengar pendapat DPR Komisi III dengan lembaga terkait,” ujar Ketua Tim Rapat Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Rabu (21/12/2022).
Kunker Komisi III itu mengikutsertakan empat anggota yakni Gilang Dhiela Fararez, I Wayan Sudirta, Siti Nurizka Puteri Jaya, dan H. Santoso.
KPT Manado, Lexsy Mamonto menyampaikan, kendala pencapaian kinerja yang dihadapi yakni sarana prasarana pada kantor Pengadilan Tinggi Manado yang belum memadai yakni ruang Hakim dan ruang Kepala Bagian yang kurang layak, demikian juga dengan kondisi rumah dinas Ketua dan Hakim.
Dalam kesempatan yang sama KPTA Manado, Rokhanah menyampaikan pengusulan penambahan formasi Hakim dan pegawai, mengingat masih ada Pengadilan Agama yang kekurangan Hakim, pegawai Kepaniteraan dan pegawai Kesekretariatan, sehingga ini merupakan kendala dalam memberikan pelayanan terbaik pencari keadilan.
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, Dr. Santer Sitorus, menyampaikan PT TUN yang baru sebulan terbentuk, belum memiliki gedung, sarana prasarana kantor, rumah dinas Pimpinan, serta lambatnya proses pengadaan dan pelimpahan SDM.
Sementara itu, Wakil Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado, Mayor Chk. Victor Virgantara Taunay, menyampaikan kebutuhan terhadap kendaraan dinas operasional kantor, serta sarana prasarana layanan difabel.
Pangeran mengatakan, hasil rapat ini akan dibawakan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mahkamah Agung.
Foto: Dok MA