Pemerintah akan Menindaklanjuti Aspirasi dari Tokoh Masyarakat Papua 

Jakarta, InfoPublik - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan para tokoh adat Papua Barat, guna mempercepat pembangunan kesejahteraan di seluruh Papua Barat pada masa depan. 

“Usulan-usulan tadi yang disampaikan akan jadi catatan kami dan menjadi pembahasan kami,” kata Wapres melalui siaran persnya yang diterima InfoPublik pada Kamis (1/12/2022). 

Menurut Wapres, hal tersebut sebagai bukti pemerintah memiliki keinginan besar untuk mempercepat pembangunan Papua, termasuk Papua Barat. Salah satunya dengan membentuk Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua dan Papua Barat.

“Jadi Provinsi Papua (telah) tambah tiga provinsi, di Papua Barat tambah satu provinsi,” terang Wapres.

Padahal, kata Wapres, pemerintah saat ini masih melakukan moratorium pemekaran wilayah di seluruh Indonesia. Namun, untuk Papua dikecualikan, karena memang pemerintah ingin mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Banyak sekali daerah (menginginkan) adanya provinsi baru, kabupaten baru, ratusan itu (disampaikan) melalui DPR, tapi saya selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bersama dengan jajaran Pemerintah (Pusat) masih tetap menganggap bahwa sampai hari ini masih moratorium, kecuali untuk Papua,” terang Wapres.

Untuk itu, ia menegaskan kembali bahwa usulan pemekaran wilayah di Papua Barat yang disampaikan para tokoh adat kali ini akan dipertimbangkan.

“Sementara itu dua provinsi (di Papua Barat), nanti akan ditambah dengan provinsi-provinsi baru untuk mendorong adanya percepatan pembangunan baik di Papua yang terdiri dari empat provinsi, maupun di Papua Barat, dan Papua Barat Daya yang sudah disahkan termasuk di berbagai kabupaten,” ujar Wapres.

Pemekaran wilayah itu, sambung Wapres, diharapkan akan menjadi game changer atau kunci untuk menyukseskan pembangunan di Papua. Karena menurutnya, melalui pemekaran wilayah ini, pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin dekat.

“Karena kita ingin namanya quick win (program percepatan) di samping pembangunan normal, (pemerintah) ingin ada quick win dalam rangka pembangunan di daerah,” pungkas Wapres.

Foto: BPMI Setwapres