:
Oleh Pasha Yudha Ernowo, Selasa, 8 November 2022 | 19:01 WIB - Redaktur: Untung S - 370
Jakarta, InfoPublik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai mitra kerja strategis di lingkungan Inspektorat Jenderal (Itjen).
Ada dua program KPK yang mendapat penghargaan dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham, yaitu Integrasi Pengelolaan Gratifikasi dan Sertifikasi Atas Pembangunan Pelatihan dan Pendidikan Penyuluh Antikorupsi.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly kepada Sekretaris Jenderal (Sesjen KPK), Cahya H. Harefa, dalam rangka Hari Jadi Inspektorat Jenderal ke-56 yang bertema “APIP Berakhlak, Kemenkumham Bermartabat”.
Cahya menyampaikan apresiasinya kepada Kemenkumham karena KPK telah dipercaya menjadi mitra kerja strategis dalam rangka penguatan peran pengawasan internal (APIP) pada Inspektorat Jenderal Kemenkumham.
“Kami sangat senang telah dipercaya oleh Itjen Kemenkumham untuk fungsi pengawasan di dalam Inspektorat Jenderal. Mari bersama membangun integritas di lingkungan kerja dan menjauhi praktik-praktik korupsi,” ujar Cahya, dalam keterangan tertulis yang diterima Infopublik, Selasa (8/11/2022).
Sebagai informasi, dalam program pelatihan dan pendidikan penyuluh antikorupsi, ada 22 insan APIP telah lulus sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan diklat e-learning Ahli Pembangun Integritas (API) dari KPK. Seluruh insan APIP dan API itu merupakan para pegawai di jajaran Inspektorat Jenderal Kemenkumham agar dapat menyebarkan nilai-nilai antikorupsi dalam menjalankan tugasnya.
“Diharapkan para insan APIP dan API yang telah lulus itu dapat menyebarkan nilai antikorupsi di lingkungan kerja mereka. KPK pun siap memberikan lanjutan pelatihan dan pendidikan antikorupsi kepada para pegawai Inspektorat lainnya,” ujar Cahya.
Menkumham Yasonna Laoly mengapresiasi sejumlah kementerian/lembaga (KL) yang sudah menjadi mitra strategis untuk Inspektorat Jenderal Kemenkumham. Khususnya KPK atas peran sertanya dalam melakukan integrasi pengelolaan gratifikasi dan sertifikasi atas pembangunan pelatihan dan pendidikan penyuluh antikorupsi.
“Terima kasih kepada KPK atas peran sertanya membangun budaya integritas dan memperkuat peran pengawasan untuk APIP di Itjen Kemenkumham,” ujarnya.
Hari jadi Itjen Kemenkumham dimanfaatkan untuk menguatkan peran pengawasan internal Inspektorat Jenderal dalam internalisasi core value berakhlak dengan tujuan menjaga keagungan Kementerian Hukum dan Ham Tahun 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam sambutannya kepada para pegawai dan tamu yang hadir.
“Untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kemenkumham harus terus bersinergi dan berkolaborasi terhadap mitra stategis seperti KPK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi,” ungkap Yasonna.
Lanjutnya, hal itu perlu dilakukan karena keterlibatan aparatur pemerintah dalam kejahatan korupsi memiliki korelasi yang erat dengan pelanggaran hukum dari institusi yang seharusnya memberi perlindungan terhadap warga negara. Sehingga, membuat pandangan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah menjadi negatif.
“Terkait dengan anti penyuapan dan gratifikasi, kami menghimbau kepada seluruh satuan kerja untuk mengambil langkah dan terus berinovasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja dalam melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien,” kata Yasonna.
Oleh karenanya, Yasonna menyebut hal tersebut dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, serta menghapus penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan. Selain itu, diperlukan langkah konkret yang dilaksanakan pada program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI).
“Jika Zona Integritas sudah dapat terwujud, maka pencapaian sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) sudah berhasil. Kami menilai, langkah sertifikasi menjadi keputusan yang tepat untuk memastikan sistem yang berjalan bisa mencegah dari potensi penyuapan yang dapat mengganggu penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan,” tutup Yasonna.
Yasonna merasa bersyukur karena kinerja Itjen Kemenkumham terus baik dari tahun ke tahun, khususnya mengenai pembinaaan antikorupsi dan ahli pembangunan integritas dari KPK. Untuk itu, Kemenkumham memberikan sebuah penghargaan kepada KPK sebagai mitra strategis dalam pembinaaan sertifikasi penyuluh antikorupsi dan ahli pembangunan integritas.
Foto: Dok KPK
