:
Jakarta, InfoPublik – Presiden Joko Widodo selalu menegaskan bahwa pembangunan nasional itu tidak boleh hanya Jawa atau Sumatra sentris, namun harus beriorentasi “Indonesia Sentris”. Untuk mewujudkan itu, sejak awal pemerintahannya Presiden Jokowi berkomitmen membangun Indonesia Sentris dimulai dari Papua.
“Hingga saat ini kunjungan Bapak Presiden sudah sampai 15 kali ke Papua, itu penting karena Presiden melihat berdasarkan data-data. Papua itu merupakan satu wilayah Indonesia yang kalau dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain perlu mendapatkan perhatian khusus,” kata Deputi V Bidang Politik, Keamanan dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani, di Jakarta, Kamis (20/10/2022).
Jaleswari mengungkapkan, semua juga bisa melihat data-data pembangunan di Papua itu mulai dari infrastruktur dasar, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masih cukup tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Karena itu, sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama hingga kedua bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Presiden tetap berkomitmen menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali di Papua dan Papua Barat.
“Komitmen itu bukan sekedar retorika, tapi beliau hadirkan lewat Instruksi Presiden (Inpres) percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat, jadi bukan sekedar komitmen kunjungan ke sana yang sudah 15 kali, tapi lewat terbitnya regulasi-regulasi yang mendukung itu,” ungkap Jaleswari.
Lanjut Jaleswari, regulasi-regulasi itu semua ada di rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJM), bahkan khusus Papua itu menjadi program prioritas nasional (PSN).
“Regulasi itu di antaranya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang awalnya dari Inpres Nomor 9/2017 itu hanya 25-an kementerian lembaga (KL), dengan Inpres 9/2020 ada 43 KL yang wajib ikut serta melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat,” lanjut Jaleswari.
Ia menuturkan, semua komitmen Presiden mulai dari kunjungannya hingga terbitnya regulasi-regulasi itu merupakan wujud bagaimana memastikan negara hadir melalui pelayanan publik yang mendekatkan diri ke masyarakat, termasuk lewat pemerintah daerah mengingat geografis Papua yang memang berbeda.
Petingnya Pembangunan SDM Papua
Jaleswari menjelaskan, komitmen dan kunjungan Presiden ke Papua bukan hanya sekedar memastikan pembangunan infrastruktur saja, namun yang tak kalah penting adalah bagaimana pembangunan manusia di Papua dan Papua Barat juga harus menjadi prioritas dalam PSN.
“Selalu Presiden katakan, kita jangan hanya pendekatan keamanan saja tapi pendekatan kesejahteraan. Bagaimana orang asli Papua (OAP) dengan kebijakan afirmatifnya bisa mendapatkan pemenuhan hak yang selama ini mungkin belum optimal, termasuk pendekatan budaya,” jelasnya.
Karen itulah, tegas Jaleswari pembangunan sumber daya manusia (SDM) itu bukan hanya harus terpenuhi soal hak Pendidikan serta kesehatannya dan lainnya, namun kepastian soal pendampingan secara berkelanjutan juga menjadi penting sehingga alokasi-alokasi anggaran misalnya bisa tepat sasaran.
“Kita semua tahu bagaimana keputusan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua hingga kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga bisa sukses terwujud di sana, itu bukti bahwa jika komitmen seperti yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo dijalankan dengan maksimal maka tidak mustahil pembangunan nasional Indonesia terwujud,” pungkasnya.
Foto: Dok ksp.go.id/Istimewa