KPK Gandeng Pemda NTB Tumbuhkan Integritas dalam Keluarga

Mataram, InfoPublik – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, mengatakan program Bimtek Keluarga Berintegritas sejalan dengan tujuan bangsa yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu, program tersebut juga menjadi bagian dari strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yaitu Pendidikan, Pencehagan dan Penindakan.

“Pendidikan fokusnya agar orang tidak mau korupsi. Strategi pencegahan adalah dengan perbaikan sistem agar tertutup celah korupsi sehingga orang tidak bisa korupsi. Strategi ketiga yaitu penindakan untuk memberikan efek jera,” papar Firli, dalam keterangan tertulis yang diterima Infopublik, Kamis (13/10/2022).

Firi juga mengingatkan, para pejabat sekaligus penyelenggara negara di daerah memiliki sejumlah tugas pokok yang wajib dilakukan. Di antaranya adalah menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana, serta melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional. Di saat yang sama, perlu pula dijamin kepastian kemudahan investasi, perizinan berusaha dan pertumbuhan ekonomi mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN.

“Ada 3 sumber kekuatan dari NTB, yang saya rumuskan dengan singkatan ATM, yaitu Agriculture (pertanian), Tourism (pariswisata) dan Mining (pertambangan). Untuk itu, marilah jaga NTB,” pesan Firli.

KPK bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), bersinergi menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat bertema “Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai Antikorupsi”. Bertempat di Ballroom Hotel Golden Palace, Mataram, Nusa Tenggara Barat,

Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK menjelaskan, kegiatan Keluarga Berintegritas dilatarbelakangi oleh beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Di dalamnya ditemukan keterlibatan keluarga dalam posisi istri, suami, anak dan anggota keluarga lainya.

“Kemudian, data BPS 2022 mencatat 74 persen pasangan di keluarga tidak menanyakan darimana sumber pendapatan tambahan didapatkan. Dari data survei KPK tentang keluarga, yang mengajarkan nilai integritas hanya mencapai 6%, tentu ini menjadi perhatian KPK,” papar Kumbul.

Kumbul juga menjelaskan lebih jauh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan rasa saling peduli dan harmonis di dalam keluarga, guna menjadi bagian dari pencegahan korupsi, dan mencapai target jangka panjang yaitu terwujudnya Indonesia Emas 2045. Karenanya, kegiatan Bimtek Keluarga ini tak hanya berisi ceramah, namun juga disertai dengan metode family building yang akan diisi oleh para motivator dan psikolog.

Zulkieflimansyah, Gubernur NTB menyampaikan apresiasinya kepada KPK yang menginisiasi kegiatan yang menyasar para Walikota/Bupati, dan pejabat Eselon II beserta pasangannya di wilayah NTB. Menurutnya, program ini adalah satu dari sejumlah kegiatan yang menjadi bentuk sinergi positif antara KPK dan NTB.

“Semoga program ini memberikan inspirasi untuk NTB dan bisa dipastikan bahwa kegiatan yang didampingi KPK banyak manfaatnya, termasuk sinergi yang terakhir dilakukan bersama KPK dalam hal penyelesaian Gili Terawangan,” kata Zulkieflimansyah.

Foto: Dok KPK