RKAKL Bakamla 2023 Mendukung 14,28 Persen Total Kebutuhan Operasional

Jakarta, InfoPublik -  Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengatakan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Bakamla RI di 2023 baru mendukung 14,28 persen dari total kebutuhan operasional.

 

Hal itu diungkapkan Aan, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI. Pertemuan di Gedung Nusantara II Paripurna, DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2022).

 

"Terlebih lagi untuk anggaran patroli keamanan laut baru terdukung 28,95 persen dari total kebutuhan,” ujar Laksdya TNI Aan Kurnia.

 

Menurutnya, dengan kondisi yang ada, Bakamla RI berupaya untuk memaksimalkan kinerja dan memenuhi target operasi yang menjadi tugas utama. Namun demikian, pemenuhan kekurangan kebutuhan anggaran operasi keamanan dan keselamatan laut sebesar Rp834 miliar perlu menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan keamanan laut.

 

Selain itu, masih terdapat kekurangan sebesar Rp5.964 triliun jika mengacu pada anggaran ideal Bakamla RI.

 

Namun demikian, jelas terlihat adanya peningkatan pemenuhan kebutuhan jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, seiring dengan membaiknya tata kelola administrasi di Bakamla RI.

 

"Hal itu terlihat pada komposisi anggaran Program Dukungan Manajemen yang menurun, dan dialihkan ke Program Teknis Keamanan Laut yang memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat,” tutur Aan Kurnia.

 

Sementar itu, untuk mendukung Rencana Kerja Prioritas (RKP) 2023, Bakamla RI turut serta melaksanakan Proyek Prioritas Nasional. Hal itu tercermin dalam Kegiatan Prioritas Keamanan Laut dengan menjalankan Pembangunan Pangkalan Setokok, Operasi Bidang Keamanan, dan Pengadaan Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan (Hankam) berupa Meriam 30 mm.

 

“Dengan segala keterbatasan yang ada, Bakamla RI tetap berkomitmen menjaga laut Indonesia sesuai tugas dan fungsinya,” pungkas Kepala Bakamla RI.