Bawaslu Ingatkan KPU soal Sipol

“Supaya tidak menghambat jalannya proses verifikasi dan penetapan calon peserta Pemilu 2024,” kata Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (19/7/2022).

Menurut Lolly, pada 2019 Sipol tidak bisa membaca adanya kegandaan data yang menyebabkan masalah pada data yang sudah dimasukkan peserta pemilu, bahkan server Sipol sempat "down" sehingga tidak bisa diakses.

Sementara itu, mantan Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, Sipol bisa saja menjadi potensi masalah pada tahapan pemilu.

Menurut Abhan, ada dua potensi kerawanan pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik.

"Pertama soal aspek legalitas Sipol, dan kedua teknis verifikasi administrasi dan faktual di lapangan," katanya.

Abhan menegaskan, legalitas Sipol harus jelas apakah istem informasi tersebut diwajibkan dalam tahapan pendaftaran atau hanya menjadi alat bantu.

Sedangkan, aspek teknis yakni mengenai kesiapan penggunaan Sipol, persiapan parpol, pelaksanaan teknis verifikasi serta kesiapan SDM penyelenggara.

Dari sisi Bawaslu, kata Abhan, persoalan yang dihadapi oleh pengawas pemilu itu dalam menghadapi Sipol, yaitu tidak ada anggota yang khusus ditugaskan untuk mengawal Sipol.

Tugas tersebut diemban oleh panitia pengawas kecamatan (Panwascam) dan pengawas desa.

“Ini berbeda dengan KPU yang punya tenaga khusus untuk tangani Sipol. Sehingga kinerja KPPS tidak tangani Sipol,” ujarnya.

"Partai politik yang sudah diterima permohonan pembukaan akses Sipol per 7 Juli 2022 sebagai berikut, 34 partai nasional dan 7 partai lokal Aceh," kata Anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta, Kamis (7/7/2022).