Presiden Ajak Negara G7 dan G20 Atasi Krisis Pangan 

Jakarta, InfoPublik - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak, kelompok negara G7 dan G20 segera bertindak menyikapi krisis pangan yang terjadi. Karena, dua kelompok negara tersebut, memiliki tanggung jawab dalam ikut mengatasi potensi terjadinya situasi itu. 

Berdasarkan data yang dirilis oleh World Food Programme, dari krisis itu diprediksi akan menimpa sebanyak 323 juta orang di berbagai belahan benua di dunia pada 2022. 

"Mari kita tunaikan tanggung jawab kita, sekarang, dan mulai saat ini,” tegas Presiden Jokowi ketika memberikan pidato di KTT G7 sesi II "ketahanan pangan dan kesetaraan gender di Elmau, Jerman pada Senin (27/6/2022). 

Kelompok dua negara tersebut, lanjut Presiden, harus mampu bertindak cepat dalam mengatasi krisis pangan yang tengah terjadi. Dengan cara, mencari solusi konkret seperti produksi pangan harus ditingkatkan, rantai pasok harus kembali normal, dan rantai pasok pupuk global harus kembali normal

“Kita harus segera bertindak cepat mencari solusi konkret," ucap Presiden.

Presiden Jokowi menaruh perhatian besar pada dampak perang terhadap rantai pasok pangan dan pupuk. 

“Khusus untuk pupuk, jika kita gagal menanganinya, maka krisis beras yang menyangkut 2 miliar manusia terutama di negara berkembang dapat terjadi,” tutur Presiden. 

Dalam mewujudkan itu, diperlukan dukungan negara G7 untuk mengintegrasikan ekspor gandum Ukraina dan ekspor komoditas pangan dan pupuk Rusia dalam rantai pasok global.

Terdapat dua cara untuk merealisasikan hal tersebut. Yang pertama adalah fasilitasi ekspor gandum Ukraina dapat segera berjalan.

Yang kedua menurut Presiden adalah komunikasi secara proaktif kepada publik dunia bahwa komoditas pangan dan pupuk dari Rusia tidak terkena sanksi.

“Komunikasi intensif ini perlu sekali dilakukan sehingga tidak terjadi keraguan yang berkepanjangan di publik internasional. Komunikasi intensif ini juga perlu dipertebal dengan komunikasi ke pihak-pihak terkait seperti Bank, asuransi, perkapalan dan lainnya,” jelas Presiden.

Foto: BPMI Setpres