:
Oleh Jhon Rico, Rabu, 27 April 2022 | 15:11 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 348
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menandatangani perjanjian kerja sama pengamanan jelang Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7. Penandatanganan itu diselenggarakan di Nusa Dua, Provinsi Bali, pada Rabu (27/4/2022).
Nota Kesepahaman tersebut memfokuskan pada kerja sama pengamanan yang nantinya mengatur peran TNI, Polri dan PBB, dalam hal ini United Nations Department for Safety and Security (UNDSS).
Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati, menyampaikan bahwa hal itu merupakan kolaborasi bersama untuk menyukseskan pertemuan GPDRR ke-7 yang digelar di Bali pada 23- 28 Mei 2022.
“Kolaborasi antar pihak, baik juga komitmen untuk bekerja sama sebagai tim terpadu dan solid akan menjadi kontribusi penting untuk menyukseskan GPDRR ke-7,” ujar Raditya.
Lebih lanjut Raditya mengatakan bahwa penandatanganan MoU ini sebagai landasan secara legal untuk menunjukkan komitmen bersama dalam menerjemahkan lebih detail operasi pengamanan bersama, termasuk dalam mengantisipasi potensi bahaya keamanan maupun bencana alam.
Raditya pun memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pengamanan GPDRR.
Sementara itu, Koordinator UNDSS untuk Keamanan Acara, Sassan Rahimi memberikan apresiasi atas dukungan selama ini dari Pemerintah Indonesia, khususnya dalam bidang pengamanan yang dibutuhkan selama penyelenggaraan GPDRR nanti.
Ia juga mengatakan kerja sama yang dibangun sejak persiapan sudah sangat baik dan profesional.
“Bagi UNDRR, penyelenggaraan GPDRR ini merupakan acara yang sangat penting untuk PBB, dan kami sangat mengapresiasi Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah. Kami akan mendukung sepenuhnya kerja sama pengamanan untuk membangun dunia yang lebih baik dan juga acara GPDRR 2022 ini,” kata Sassan.
Kolaborasi ini merupakan upaya bersama sebagai bagian dari langkah pengurangan risiko bencana. Setiap pihak akan melakukan analisis risiko, merancang rencana operasi, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan serta memastikan semuanya tersedia sehingga potensi yang membahayakan dapat diantisipasi sejak dini.
Menurut Panglima Kogabwilhan II Marsekal Madya Imran Baidirus, pada dasarnya ini sudah disepakati bagaimana cara penanganan dan pengamanan nanti.
"Pelaksanaannya nanti oleh Bapak Pangdam dan juga Bapak Kapolda sebagai pengaman wilayah,” ujar Marsekal Madya Imran Baidirus.
Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, menambahkan bahwa pada area tertentu atau blue zone, yang bekerja sama dengan Polri, ini akan menjadi kewenangan dari UNDSS.
Sedangkan di luar area blue zone, pengamanan akan menyesuaikan sesuai dengan bidang masing-masing.
“Saat berkaitan dengan VVIP adalah bergabung dengan TNI, VIP dengan Polri,” ujar Kapolda Bali
Nota Kesepahaman kerja sama pengamanan dilakukan oleh Panglima Kogabwilhan 2 dan UNDSS Event Security Coordinator dan diparaf oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Sonny Apriyanto dan Kapolda Bali.
Penandatanganan MoU disaksikan perwakilan UNDRR, Kementrian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Bidang pengamanan ini didukung sepenuhnya oleh Mabes TNI, Mabes Polri, Kogabwilhan 2, Kemlu, Paspamres, Setmilpres, Mabes Polri, Polda Bali dan BPBD Bali.
Foto: BNPB